Stok BBM Banda Aceh Aman, Antrean SPBU Akibat Gangguan Listrik

Ketersediaan BBM di Banda Aceh Aman Meski Ada Antrean Panjang

BANDA ACEH, aiotrade – Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banda Aceh dipastikan aman meskipun dalam dua hari terakhir masyarakat melihat antrean panjang di sejumlah SPBU. Pemerintah menegaskan bahwa antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan akibat gangguan suplai listrik dari PLN yang menghambat proses pengisian dan pelayanan BBM.

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir membuat SPBU tidak bisa beroperasi secara normal. Ia menegaskan bahwa suplai dari Pertamina tidak mengalami kendala apa pun.

“Secara stok tidak ada masalah dengan BBM di Banda Aceh. Gangguan terjadi karena ketersediaan listrik PLN yang tidak konstan, masih ada pemadaman bergilir sehingga pengisian BBM dalam jumlah besar ikut terhambat,” ujarnya dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, beberapa SPBU memang mengandalkan genset, namun operasionalnya tidak dapat dipaksakan berlangsung 24 jam penuh. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat.

“Kami imbau warga tidak panik. Panic buying tidak diperlukan karena stok dijamin aman,” katanya.

Peran SPBU dan Suplai BBM

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa suplai energi di Aceh tetap aman. Namun ia meminta PLN memprioritaskan suplai listrik untuk SPBU agar pelayanan kembali normal.

“SPBU siap melayani masyarakat 24 jam, bahkan 100 jam kalau listrik stabil. Saat ini rata-rata SPBU memakai genset dari pagi sampai malam, dan itu tidak mungkin dipaksakan terus,” ujarnya.

Nahrawi juga memastikan pasokan tambahan dari Pertamina akan kembali masuk ke Banda Aceh pada malam ini. Menurut dia, stok BBM masih aman untuk empat hari ke depan, bahkan masih akan ditambah melalui bunker kapal tanker.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang,” katanya.

Imbauan kepada Masyarakat

Selain itu, Nahrawi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan dan tidak memanfaatkan situasi untuk spekulasi harga. Ia menegaskan BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali karena seluruh transaksi sudah terkontrol sistem.

"Untuk Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex silakan digunakan sesuai kebutuhan, bukan untuk dijual lagi," tegasnya.

Dari SPBU Pertamina Jeulingke, Banda Aceh, petugas bernama Riza membenarkan antrean panjang memang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun ia menekankan bahwa fenomena tersebut murni panic buying masyarakat.

“Karena stok BBM kami normal saja, tidak dikurangi juga. Ini kami lagi mengisi lagi 8 kl (kiloliter). Minggu lalu kami isi 24 kl. Masyarakat tidak dibatasi pembeliannya. Kecuali khusus jeriken yang hanya untuk pembelian Pertamax, Dexlite. Kebanyakan dipakai untuk genset,” jelasnya.

Kebijakan Pembelian BBM Subsidi

Terkait kebijakan pembelian BBM subsidi, Ketua Hiswana Migas menegaskan bahwa surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bukanlah pelonggaran bagi masyarakat umum untuk membeli BBM bersubsidi. Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan pengecualian khusus bagi daerah terdampak banjir dan wilayah yang mengalami gangguan sinyal internet.

Melalui surat bernomor T631-MG.05/BPH/2025, BPH Migas menyetujui permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memungkinkan pengisian JBT (Minyak Solar) dan JBKP (Pertalite) secara manual tanpa barcode. Kebijakan ini diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah serta kebutuhan penanganan bencana.

BPH Migas juga menegaskan bahwa kebijakan khusus ini hanya berlaku di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat. Seluruh SPBU di wilayah tersebut diizinkan melayani pembelian solar dan Pertalite secara manual sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

Selanjutnya, BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif di lapangan, sehingga penanganan darurat di wilayah terdampak dapat berjalan lancar.