Suara Korban Tersumbat, Kekerasan pada Perempuan di Indramayu Tak Terungkap

Masalah Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Indramayu

Masalah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Indramayu masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun ada berbagai laporan resmi, kenyataannya banyak kasus tidak sampai ke tangan aparat atau lembaga pendamping, sehingga perlindungan terhadap korban sering kali tidak optimal dan jauh dari harapan.

Selama tahun 2025, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu mencatat sedikitnya 12 kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka dampingi. Namun, angka ini dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Indramayu menunjukkan jumlah yang jauh lebih tinggi, yaitu 37 kasus dalam periode yang sama.

Perbedaan angka ini bukan hanya sekadar masalah sumber data, tetapi menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pelaporan dan perlindungan korban. Ketua Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, Yuyun Khoerunnisa, mengatakan bahwa situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak yang tidak terungkap.

“Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dari tahun ke tahun. Namun yang tercatat hanya sebagian kecil. Perbedaan data ini menunjukkan masih lemahnya sistem pendataan, keterbukaan informasi, serta akses pelaporan yang aman dan mudah bagi korban,” ujar Yuyun dalam catatan akhir tahun yang disampaikannya.

Menurut Yuyun, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Berbagai faktor menjadi penghambat, seperti rasa takut terhadap pelaku, tekanan keluarga, stigma sosial, hingga rendahnya kepercayaan terhadap lembaga layanan. Kondisi ini membuat korban semakin rentan.

Ia menegaskan bahwa budaya menyalahkan korban masih kuat di masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban sering kali dipertanyakan perilaku dan latar belakangnya. “Situasi ini membuat korban semakin enggan untuk berbicara dan mencari bantuan,” katanya.

Isu Kekerasan Harus Jadi Prioritas Pemerintah Daerah

Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Indramayu, Laely Khiyaroh, menyebut bahwa isu kekerasan terhadap perempuan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Indramayu mencapai 1.894.325 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, sebanyak 943.362 di antaranya adalah perempuan.

“Dengan komposisi penduduk seperti itu, perlindungan terhadap perempuan tidak bisa dianggap sebagai isu pinggiran. Ini harus menjadi agenda utama pembangunan daerah,” ujar Laely.

Selain kekerasan, perempuan di Indramayu juga menghadapi berbagai tantangan lain, seperti tingginya risiko kesehatan, khususnya terkait kematian ibu. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tahun 2025 mencatat sebanyak 21 kasus kematian ibu. Angka ini dinilai masih mengkhawatirkan dan mencerminkan belum optimalnya layanan kesehatan maternal.

Laely menilai, persoalan kekerasan, kesehatan, dan perlindungan sosial saling berkaitan. Perempuan yang berada dalam situasi kekerasan sering kali juga mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial. “Pendekatan penanganannya harus menyeluruh, tidak bisa parsial,” tegasnya.

Langkah yang Harus Diambil

Para pegiat perempuan di Indramayu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Mulai dari peningkatan kapasitas lembaga layanan, penguatan koordinasi antarinstansi, hingga edukasi masyarakat agar lebih sensitif terhadap isu perempuan.

Mereka juga menekankan pentingnya menciptakan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa rasa takut. Tanpa jaminan keamanan dan pendampingan yang berpihak, keberanian korban untuk bersuara akan terus terhambat.

Di tengah data yang belum sepenuhnya mencerminkan realitas, para aktivis mengingatkan bahwa setiap angka mewakili pengalaman pahit yang dialami perempuan. Selama sistem belum berpihak sepenuhnya kepada korban, kekerasan terhadap perempuan di Indramayu akan terus menjadi persoalan laten yang tersembunyi di balik statistik resmi.