Dukungan untuk Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Terus Mengalir
Gelombang dukungan terhadap usulan DPP Partai Gerindra untuk mengembalikan mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin kuat. Kali ini, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Gerindra, Sudarsono, menyatakan kesepakatan dan dukungan penuhnya terhadap gagasan tersebut.
Sudarsono menilai bahwa langkah yang didorong oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, merupakan solusi konkret untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia yang saat ini dinilai sudah melampaui batas kewajaran dari sisi biaya penyelenggaraan dan sering kali memicu konflik sosial di tingkat akar rumput.
Kembalikan Marwah Sila Keempat Pancasila
Menurut Sudarsono, mekanisme pemilihan melalui DPRD bukanlah sebuah kemunduran demokrasi, melainkan upaya mengembalikan sistem ketatanegaraan pada jati diri bangsa yang asli, yaitu Sila Keempat Pancasila.
"Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Sugiono. Kita harus melihat ini sebagai upaya menyempurnakan demokrasi kita. Kita harus jujur bahwa sistem demokrasi kita saat ini sudah menjauh dari nilai permusyawaratan-perwakilan. Memilih kepala daerah melalui DPRD adalah bentuk penguatan terhadap mandat rakyat yang diberikan kepada legislatif," ujar Sudarsono saat memberikan keterangan di Semarang, Rabu (31/12/2025).
Ia menambahkan bahwa anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat, sehingga proses di parlemen tetap merepresentasikan kehendak rakyat melalui proses musyawarah yang matang.
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Menyoroti tingginya alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada selama ini, Sudarsono menegaskan bahwa penghematan anggaran pembangunan harus menjadi prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat.
Di Jawa Tengah sendiri, porsi anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang sangat besar dinilai akan lebih optimal jika dialokasikan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
"Anggaran yang sangat besar tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk perbaikan infrastruktur desa, renovasi ribuan sekolah di Jawa Tengah, atau subsidi biaya kuliah. Demokrasi harus berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kita terjebak pada demokrasi yang mahal tapi mengorbankan pembangunan nyata," tegas politisi muda Gerindra tersebut.
Memutus Rantai Politik Transaksional
Sudarsono juga menyoroti fenomena "politik biaya tinggi" yang kerap menyandera para calon kepala daerah. Dengan sistem Pilkada langsung, biaya kampanye yang sangat tinggi sering kali memaksa calon kepala daerah mencari penyokong dana besar, yang berpotensi melahirkan praktik korupsi di kemudian hari.
"Kita ingin putra-putri terbaik Jawa Tengah yang memiliki visi dan integritas bisa memimpin, tanpa harus terhambat oleh keterbatasan modal finansial. Pemilihan lewat DPRD akan menggeser fokus kontestasi dari adu logistik menjadi adu gagasan dan visi misi yang berkualitas," imbuhnya.
Mengurangi Polarisasi di Masyarakat
Terakhir, Sudarsono berharap dengan kembalinya Pilkada ke DPRD, gesekan horizontal atau konflik antarpendukung di tingkat akar rumput dapat diredam secara signifikan. Ia menilai mekanisme ini jauh lebih aman untuk menjaga stabilitas sosial di daerah.
"Di daerah, sering kali luka sosial akibat perselisihan Pilkada langsung bertahan sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Dengan mekanisme perwakilan, kita menjaga stabilitas sosial agar masyarakat tetap rukun dan energi kita tidak habis untuk berselisih paham karena beda pilihan di lapangan," pungkasnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar