Sukoharjo Membawa Kemakmuran, Revolusi Harga Pupuk ke Surplus Beras Nasional

Dampak Kebijakan Harga Pupuk Bersubsidi pada Ketahanan Pangan

Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 menjadi kebijakan paling signifikan dalam tata kelola pupuk nasional sepanjang sejarah. Di Kabupaten Sukoharjo, kebijakan ini terbukti menghematkan Rp22 miliar untuk 55.342 hektare lahan panen padi, memicu produktivitas naik 13,2 persen menjadi 7,7 ton per hektare. Hasilnya, surplus beras lokal tembus 142.000 ton pada 2025, cukup nutup kebutuhan 900.000 warga, bahkan bisa membantu kebutuhan daerah tetangga seperti Kota Surakarta alias Solo.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang juga Komisaris Utama Pupuk Indonesia pun mengakui peran Sukoharjo tak hanya sebagai lumbung Jawa Tengah, tapi Indonesia. “Insya Allah potensinya luar biasa. Karena itu saya sampaikan, Sukoharjo harusnya jadi percontohan Indonesia, bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi untuk seluruh daerah yang ingin mengembangkan pertanian modern,” jelasnya saat panen raya di Joho, Sukoharjo pada Senin (1/12/2025).

Pemerintah menetapkan penurunan HET pupuk bersubsidi melalui kebijakan nasional untuk memperkuat daya beli petani tanpa menambah beban subsidi negara. Harga pupuk urea dan NPK diturunkan secara signifikan melalui efisiensi industri, perbaikan distribusi, dan penguatan pengawasan. Urea kini Rp1.800 per kilogram dari Rp2.250 sebelumnya.

Dalam kebijakan ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) berperan sebagai tulang punggung industri pupuk nasional, mulai dari produksi hingga distribusi pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah. Pupuk Indonesia juga mengawal kebijakan ini melalui sistem digital distribusi dan pemantauan stok agar pupuk tersedia tepat waktu dan tepat sasaran.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, pascapenurunan HET, serapan pupuk bersubsidi secara nasional meningkat, menandakan respons positif petani terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan ini sekaligus mempertegas peran industri pupuk sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pangan berdaulat.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan, lahan sawah seluas 20.475 hektare menopang produksi pertanian di Sukoharjo. Angka tersebut tmeliputi sawah irigasi teknis 14.464 hektare, irigasi setengah teknis 2.361 hektare, irigasi sederhana 1.728 hektare, dan sawah tadah hujan 1.948 hektare. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2024, produktivitas padi mencapai 70,45 ton per hektare gabah kering giling (GKG). Lalu estimasi produksinya 345.341 ton GKG.

Kendati demikian, Bupati menegaskan pemerintah daerah menyadari kebutuhan percepatan pembangunan sarana pendukung pertanian. 2026, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan pembangunan berbagai infrastruktur pertanian. Mulai dari satu unit embung, dua sumur dangkal, 37 sumur dalam, 16 jalan usaha tani, serta 49 titik rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Terkait kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menegaskan bahwa penurunan harga pupuk bersubsidi menjadi tonggak penting dalam pembangunan pertanian daerah. “Kebijakan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi petani dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini,” jelas Bagas ditemui di kantornya pada Rabu (3/12/2025). Ia menyebut penurunan harga pupuk sebagai “revolusi pertama” dalam kebijakan pertanian nasional karena secara langsung menekan biaya produksi petani.

Selain pupuk, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah minimal Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman harga ketika harga pasar turun, dengan kewajiban penyerapan gabah oleh Bulog. Bagas menyebut kebijakan HPP tersebut telah dijalankan di Sukoharjo sesuai arahan pemerintah pusat.

Dari sisi produksi, Dinas Pertanian Sukoharjo memproyeksikan luas panen padi 2025 mencapai 55.342 hektare, dengan produksi sekitar 374.580 ton gabah kering giling (GKG). Angka ini menunjukkan tren surplus beras yang berkelanjutan, meskipun terdapat perbedaan metodologi pencatatan antara data BPS dan laporan sensus lapangan Dinas.

Penurunan harga pupuk bersubsidi berdampak langsung pada struktur biaya usaha tani. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dan jaminan harga gabah melalui HPP, margin keuntungan petani menjadi lebih stabil. Kondisi ini mendorong petani untuk meningkatkan intensitas tanam, sejalan dengan target indeks pertanaman tinggi yang dicanangkan pemerintah.

Bagi Sukoharjo, kombinasi kebijakan harga pupuk dan HPP gabah berkontribusi pada surplus beras daerah. Surplus ini tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memperkuat pasokan pangan regional dan nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim, kebijakan input produksi yang terjangkau menjadi kunci menjaga stabilitas produksi.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo juga melengkapi kebijakan ini dengan asuransi pertanian, bantuan benih, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman untuk meminimalkan risiko gagal panen. Bagas menilai, meski kebijakan pupuk saat ini sudah sangat membantu, masih terdapat ruang penguatan ke depan. Ia mendorong penambahan jenis pupuk bersubsidi, khususnya KCL dan SP-36, yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman dan peningkatan produktivitas.

Menurutnya, ketergantungan pada pupuk urea dapat dikurangi jika pemerintah memperluas subsidi pada pupuk lain yang lebih berimbang. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan produksi jangka panjang. Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan benih unggul super genjah serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Dukungan teknologi dan keterlibatan generasi muda melalui program petani milenial dinilai menjadi faktor penentu transformasi pertanian ke arah yang lebih efisien dan produktif.

Tantangan Ketahanan Pangan

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Anton Agus Setyawan, menilai ketahanan pangan telah menjadi isu global akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang menekan produktivitas pangan. Ia mengingatkan, meski Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada era Orde Baru, saat ini ketergantungan impor masih tinggi karena produksi pertanian yang fluktuatif. Kondisi tersebut memicu anjloknya harga saat panen raya dan lonjakan harga di luar musim, sehingga impor kerap dijadikan solusi jangka pendek.

Menurutnya, upaya swasembada pangan memerlukan pengelolaan produksi dan distribusi yang stabil, di tengah tantangan perubahan iklim, gagal panen, spekulasi harga, serta implementasi kebijakan food estate yang masih menghadapi kendala teknis dan minim pelibatan petani lokal. “Keberhasilan mencapai swasembada pangan pada pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Menghentikan impor bukanlah solusi mudah, mengingat fluktuasi permintaan dan penawaran pangan yang terus terjadi,” papar dia dalam keterangannya.

Selain itu, masih ada permasalahan perubahan iklim, gagal panen, dan spekulasi harga juga memperburuk situasi distribusi pangan yang tidak terkendali dan berkontribusi pada inflasi pangan tahunan. Namun, Sukoharjo sudah mempersiapkan jurus jitu untuk menangkal tantangan tersebut. Bagas, menyatakan bahwa ketahanan pangan daerah tidak dapat dibangun hanya melalui peningkatan produksi semata, melainkan melalui penguatan seluruh rantai sistem pertanian, mulai dari input, budidaya, hingga perlindungan petani.

Menurut Bagas, kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi menjadi fondasi awal yang sangat menentukan. Dengan biaya input yang lebih rendah, petani memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan usaha taninya. “Ketahanan pangan itu tidak berdiri sendiri. Dimulai dari pupuk yang terjangkau, harga gabah yang dilindungi, sampai produksi yang berkelanjutan. Kalau salah satu lemah, sistemnya ikut goyah,” ujar Bagas.

Bagas menjelaskan, Sukoharjo secara konsisten diarahkan sebagai daerah dengan produksi padi surplus. Pada 2025, luas panen diproyeksikan mencapai 55.342 hektare dengan produksi sekitar 374.580 ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut berada di atas kebutuhan konsumsi masyarakat Sukoharjo. Ia menegaskan, surplus tersebut bukan terjadi secara alami, melainkan hasil dari kebijakan teknis yang terukur, termasuk pengaturan pola tanam, penggunaan varietas unggul, dan pendampingan intensif kepada petani.

“Produksi surplus ini bukan kebetulan. Ada pengaturan pola tanam, ada pendampingan di lapangan, dan ada jaminan input. Semua itu berjalan bersamaan,” katanya. Dalam konteks perubahan iklim, Bagas menilai ketahanan pangan harus disertai dengan mitigasi risiko gagal panen. Pemerintah daerah, kata dia, memperkuat program asuransi usaha tani padi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta penyediaan benih unggul yang adaptif terhadap cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa perlindungan petani menjadi syarat mutlak agar produksi pangan tetap stabil dari tahun ke tahun.

“Petani tidak boleh dibiarkan menanggung risiko sendiri. Negara harus hadir, terutama saat terjadi banjir, kekeringan, atau serangan hama,” ujarnya. Bagas juga menyoroti pentingnya diversifikasi pupuk bersubsidi untuk menjaga kesuburan tanah. Menurutnya, ketergantungan pada pupuk urea dalam jangka panjang berpotensi menurunkan kualitas lahan pertanian. Ia mendorong penambahan pupuk KCL dan SP-36 dalam skema subsidi agar pemupukan lebih berimbang dan produktivitas tanaman tetap terjaga.

“Kalau kita bicara ketahanan pangan jangka panjang, pupuknya tidak bisa satu jenis saja. Tanah harus dijaga supaya tetap produktif,” kata Bagas. Lebih lanjut, Bagas menilai keberlanjutan pangan juga bergantung pada regenerasi petani. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendorong keterlibatan petani milenial melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern serta penerapan teknologi pertanian presisi. Menurutnya, efisiensi dan produktivitas hanya dapat dicapai jika sektor pertanian mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Kalau ingin pertanian bertahan, harus modern dan menarik bagi anak muda. Itu kunci ketahanan pangan ke depan,” ujarnya.

Kebijakan Strategis

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa penurunan HET pupuk bersubsidi merupakan kebijakan strategis Pemerintah yang sangat berpihak kepada petani, sekaligus mendorong efisiensi distribusi dan transparansi tata kelola pupuk nasional. “Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemerintah kepada Pupuk Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau dan pasokan yang terjamin, kami ingin mendukung peningkatan produktivitas petani secara berkelanjutan,” ujar Rahmad Pribadi.

Dalam rangka mengimplementasikan HET terbaru. Pupuk Indonesia berkomitmen menegakkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk menindak tegas kios yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah. Sementara, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero), Wono Budi Tjahyono menyampaikan ketersediaan pupuk subsidi sesuai regulasi ini tidak lepas dari sejumlah perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk mendukung HET terbaru, tambahnya, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi Jawa Timur (Jatim) sebesar 157.334 ton. Stok per tanggal 3 November 2025 ini lebih banyak dibandingkan ketentuan minimum yang diatur Pemerintah, atau 147 persen dari syarat minimal sebesar 107.093 ton. Rinciannya pupuk Urea sebanyak 51.323 ton, kemudian pupuk NPK 96.872 ton, NPK Kakao 82 ton, organik 5.468 ton, dan stok pupuk ZA 3.588 ton. Khusus di Kabupaten Bondowoso, ketersediaan pupuk bersubsidi juga telah disiapkan Pupuk Indonesia di atas ketentuan minimum Pemerintah.

Totalnya mencapai 5.067 ton, atau 173 persen dari syarat minimal stok sebesar 2.922 ton. Stok tersebut terdiri dari pupuk Urea 924 ton, NPK 3.928 ton, organik 92 ton, dan pupuk ZA 123 ton. Dikatakan Wono, tahun 2025 ini Pemerintah telah banyak melakukan perubahan terhadap tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi untuk memberikan kemudahan akses petani, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga penurunan HET. Realisasinya pun makin optimal, dimana penyerapan pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 4 November 2025 mencapai 1.554.750 ton atau 75,7 persen dari alokasi sebesar 2.053.650 ton.

Untuk penebusan petani di Bondowoso, rata-rata atau persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan di tingkat Jawa Timur. Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Bondowoso pada periode yang sama mencapai 46.928 ton atau 82,8 persen dari alokasi sebesar 55.882 ton. "Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan optimal dan sesuai dengan amanah Pemerintah. Ini sekaligus menjadi bentuk dukungan kami dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam Asta Cita," tutup Wono.