Sungai Cimanuk Terancam Polusi: Rencana Industri di Cibatu Langgar Tata Ruang

Perdebatan tentang Pengembangan Kawasan Industri di Sekitar Sungai Cimanuk dan Kecamatan Cibatu

Pengembangan kawasan industri di sekitar Sungai Cimanuk dan wilayah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, kembali menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Masyarakat, pegiat lingkungan, serta pemerhati tata ruang menilai rencana tersebut tidak layak dilanjutkan secara ekologis. Mereka khawatir proyek ini bisa melanggar aturan penataan ruang jika tetap dipaksakan.

Status Kawasan Lindung Sungai Cimanuk

Sempadan Sungai Cimanuk sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui berbagai regulasi nasional maupun daerah. Status kawasan lindung ini mengharamkan aktivitas industri skala besar di sepanjang bantaran sungai, terutama yang berpotensi memicu pencemaran dan mengganggu fungsi alami sungai. Selain itu, pengembangan industri di area rawan banjir berpotensi memperparah bencana, merusak ekosistem sungai, dan mengancam masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

Tidak Ada Dasar Hukum untuk Kawasan Industri di Cibatu

Kecamatan Cibatu hingga kini tidak tercatat sebagai kawasan industri besar dalam Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019. Di sisi lain, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk wilayah tersebut belum diterbitkan, sehingga penetapan zonasi industri di wilayah ini belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Risiko Jika Pembangunan Industri Tetap Dipaksakan

Berdasarkan kajian teknis yang dihimpun para pemerhati lingkungan, setidaknya terdapat tiga poin utama terkait risiko pengembangan industri di sekitar Sungai Cimanuk dan Cibatu:

• Wilayah sekitar Sungai Cimanuk rawan banjir
  Sungai Cimanuk memiliki rekam jejak banjir besar, antara lain pada 2016 dan 2022. Pembangunan industri dikhawatirkan akan meningkatkan luas area kedap air, memperbesar limpasan permukaan, menambah sedimentasi, menurunkan kapasitas tampung sungai, serta menambah potensi pencemaran, termasuk dari limbah B3.

• Cibatu bukan kawasan industri besar dalam RTRW
  Dalam Perda RTRW Kabupaten Garut, Kecamatan Cibatu tidak ditetapkan sebagai kawasan industri besar. Di sisi lain, RDTR untuk Cibatu belum diterbitkan, sehingga penetapan zonasi industri di wilayah ini belum memiliki dasar hukum yang jelas.

• Risiko jika pembangunan industri tetap dipaksakan
  Jika proyek industri tetap berjalan, potensi dampak negatif yang muncul antara lain pencemaran sungai, degradasi ekosistem, peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, pelanggaran tata ruang yang bisa berujung sanksi administrasi maupun pidana, serta peluang timbulnya gugatan class action dari masyarakat terdampak.

Regulasi yang Mendukung Penolakan

Para pegiat lingkungan dan pemerhati tata ruang juga mengacu pada sejumlah regulasi yang dinilai memperkuat argumentasi penolakan mereka terhadap rencana industri di sekitar Cimanuk–Cibatu, antara lain:

• Perda RTRW Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2019
  Perda ini mengarahkan pengembangan kawasan industri ke koridor Leles–Kadungora–Banyuresmi, bukan ke wilayah Cibatu.

• PP No. 38 Tahun 2011
  Peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa sempadan sungai minimal berjarak 50 meter dari tepi sungai dan wajib difungsikan sebagai kawasan lindung.

• UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  Undang-undang ini secara tegas melarang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  Pemerintah berkewajiban melindungi ekosistem sungai dan mencegah kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian ekologis, regulasi tata ruang, dan analisis risiko lingkungan, para aktivis dan pemerhati tata ruang menyimpulkan:

• Kawasan di sekitar Sungai Cimanuk dinilai tidak layak dijadikan kawasan industri.
• Kecamatan Cibatu belum ditetapkan sebagai kawasan industri dalam RTRW Kabupaten Garut.
• RDTR untuk Cibatu belum tersedia, sehingga penerbitan izin industri di wilayah ini dinilai belum sah secara legal.
• Pembangunan industri di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, peningkatan risiko banjir, serta konflik sosial di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengedepankan keselamatan ekologis dan tidak menerbitkan izin industri di kawasan sempadan sungai maupun wilayah yang telah teridentifikasi sebagai rawan banjir. Masyarakat juga diimbau terus mengawal proses penataan ruang di Garut agar tetap berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan publik, bukan semata pada kepentingan investasi jangka pendek.