Suntikan Energi untuk Bulog dalam Kawal Swasembada Pangan

Perum Bulog Berupaya Meningkatkan Layanan Distribusi Beras

Perusahaan Umum (Perum) Bulog sedang mengajukan kenaikan margin fee menjadi sebesar 7% untuk mendukung peningkatan layanan distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa selama ini, Bulog hanya menerima margin fee sebesar Rp50 per kilogram beras. Angka ini dinilai belum sesuai dengan tuntutan operasional yang semakin kompleks. Dengan kenaikan margin fee tersebut, diharapkan Bulog dapat meningkatkan layanannya dan mewujudkan beras satu harga di seluruh Indonesia.

Usulan kenaikan margin fee telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurut Rizal, hal ini akan memungkinkan Bulog memberikan layanan yang lebih baik, terutama bagi daerah-daerah yang jauh seperti Papua dan Maluku.

• Margin fee yang dinaikkan ini merujuk pada skema yang diterapkan oleh BUMN lainnya seperti PLN dan Pertamina.
• Dengan margin yang memadai, perusahaan pelat merah tersebut mampu menyediakan listrik dan BBM satu harga di seluruh Indonesia.
• Oleh karena itu, Bulog berencana menerapkan skema serupa agar bisa menjamin ketersediaan beras yang merata.

Pembahasan Reward untuk Perum Bulog

Pemerintah juga mulai membahas pemberian reward kepada Perum Bulog atas keberhasilannya dalam melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.

Rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Dalam rakortas tersebut, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward bagi Perum Bulog ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan dalam Penerapan HET Beras

Meskipun ada rencana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras, tantangan masih tetap menghadang. Salah satunya adalah minimnya margin fee yang diperoleh Bulog. Zulkifli Hasan mengakui bahwa dengan margin hanya Rp50 rupiah per kilogram, sulit bagi Bulog untuk mengirimkan beras ke daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Maluku dengan satu harga.

• Pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga.
• Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026. Penambahan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

Usulan Tambahan Anggaran

Tidak hanya kenaikan margin fee, Bulog juga akan mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran berkaitan dengan peningkatan target serapan beras dan jagung oleh pemerintah, yakni beras sebanyak 4 juta ton dan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2026.

• Rizal berharap Bulog dapat mendapatkan dukungan dana dari APBN sehingga tidak dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman ke perbankan.
• Jika tidak terwujud, maka dukungan tersebut dapat bersumber dari dana bantuan operator investasi pemerintah (OIP) dengan bunga lebih rendah.

RAPBN 2026 mencantumkan alokasi anggaran Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Alokasi tersebut juga merupakan dana OIP dengan tugas utama penyerapan gabah dan beras petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional.