aiotrade, JAKARTA — Isu integritas dan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara ternyata menjadi faktor paling penting yang memengaruhi sikap wajib pajak di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan bertajuk Public Trust in Tax 2025: Asia and Beyond yang dirilis oleh The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) bersama OECD, IFAC, dan CA ANZ.
Dalam temuan tersebut, sebanyak 81% responden di Indonesia menyatakan bahwa korupsi merupakan faktor utama yang memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Angka ini hanya kalah dari Filipina dengan 84%. Seorang responden di Asia Tenggara dalam laporan tersebut mengatakan, "Hentikan korupsi dan orang-orang akan lebih patuh bayar pajak."
Sebagai perbandingan, negara-negara maju yang tata kelolanya dianggap lebih matang justru menganggap faktor korupsi tidak terlalu penting. Di Selandia Baru, hanya 33% responden yang menganggap korupsi sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak mereka, sementara di Australia angkanya tercatat 34%.
Alasan Curangi Pajak
Laporan ini juga menjelaskan alasan spesifik yang digunakan wajib pajak untuk membenarkan tindakan mengelak atau curang dalam kewajiban perpajakan. Mayoritas responden Indonesia (36%) membenarkan tindakan mengelak pajak dengan alasan "uang pajak tidak dibelanjakan dengan baik" (tax is not well spent).
Alasan ini lebih dominan dibandingkan alasan klasik mengenai beban finansial. Misalnya, 31% responden Indonesia yang menjadikan "tarif pajak terlalu tinggi" sebagai pembenaran untuk tidak patuh, dan 27% beralasan karena "sistem pajak tidak adil". Pola pikir wajib pajak Indonesia ini sejalan dengan tren di Asia Tenggara, namun berbeda dengan kawasan lain. Di Singapura, misalnya, separuh responden (50%) justru menyalahkan tarif pajak yang terlalu tinggi sebagai alasan utama untuk melakukan penghindaran, bukan soal kualitas belanja negaranya.
Sementara itu, responden di Asia Selatan memiliki karakteristik unik lainnya. Di kawasan ini, pembenaran "karena orang lain juga melakukannya" (everyone does it) cukup populer dengan angka mencapai 22%.
Anomali Kepercayaan Media Sosial
Laporan ini juga menyoroti anomali perilaku wajib pajak Indonesia dalam mencari informasi. Indonesia mencatatkan tingkat kepercayaan bersih (net trust) tertinggi terhadap informasi perpajakan di media sosial, yakni positif 47%. Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan negara-negara Barat. Prancis misalnya, yang mencatat tingkat ketidakpercayaan (distrust) paling dalam terhadap informasi pajak di media sosial dengan skor minus 44%. Artinya, jika warga Prancis sangat skeptis terhadap konten pajak di medsos maka warga Indonesia justru menjadikannya rujukan utama.
Rela Bayar Pajak Demi SDGs
Kendati sensitif terhadap isu korupsi, wajib pajak Indonesia menunjukkan kemurahan hati apabila pajak dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sebanyak 25% responden Indonesia bersedia membayar pajak tambahan dalam jumlah "signifikan" demi mendukung SDGs. Semangat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh (47%) dan India (45%) yang sangat antusias berkontribusi lebih.
Sikap ini sangat kontras dengan negara-negara maju di kawasan Pasifik. Di Selandia Baru, sebanyak 62% responden dengan tegas menolak membayar pajak tambahan sepeser pun untuk SDGs. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh mayoritas responden di Kanada (56% menolak) dan Australia (55% menolak).
Data Survei
Sebagai informasi, laporan ini didasarkan pada survei daring terhadap 12.467 individu yang tersebar di 29 negara, termasuk Indonesia. Cakupan survei berfokus pada kawasan Asia dengan melibatkan 19 negara yang merepresentasikan 89% populasi dan PDB Asia. Mengingat metode survei dilakukan secara daring, ACCA memberikan catatan bahwa profil responden cenderung bias ke masyarakat urban dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi (74,9%).
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar