Survei OECD: Rakyat RI Malas Bayar Pajak Karena Korupsi Dana Pajak

aiotrade, JAKARTA — Isu integritas dan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara ternyata menjadi faktor paling penting yang memengaruhi sikap wajib pajak di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan bertajuk Public Trust in Tax 2025: Asia and Beyond yang dirilis oleh The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) bekerja sama dengan OECD, IFAC, dan CA ANZ.

Dalam penelitian tersebut, sebanyak 81% responden di Indonesia menyatakan bahwa korupsi adalah faktor utama yang memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Angka ini hanya kalah dari Filipina yang mencapai 84%. Seorang responden di Asia Tenggara dalam laporan tersebut menegaskan, "Jika korupsi dihentikan, orang-orang akan lebih patuh membayar pajak."

Sebagai perbandingan, negara-negara maju yang dianggap memiliki tata kelola lebih matang justru menganggap korupsi tidak terlalu berpengaruh pada kepatuhan pajak. Di Selandia Baru, hanya 33% responden yang menganggap korupsi sebagai faktor utama, sedangkan di Australia angkanya tercatat 34%.

Alasan Mengelak Pajak

Laporan ini juga mengungkap alasan spesifik yang digunakan wajib pajak untuk membenarkan tindakan mengelak atau curang dalam kewajiban perpajakan. Mayoritas responden Indonesia (36%) membenarkan tindakan mengelak pajak dengan alasan "uang pajak tidak dibelanjakan dengan baik".

Alasan ini lebih dominan dibandingkan alasan klasik seperti beban finansial. Misalnya, 31% responden Indonesia menjadikan "tarif pajak terlalu tinggi" sebagai pembenaran untuk tidak patuh, sementara 27% beralasan karena "sistem pajak tidak adil".

Pola pikir wajib pajak Indonesia ini sejalan dengan tren di Asia Tenggara, namun berbeda dengan kawasan lain. Di Singapura, misalnya, separuh responden (50%) justru menyalahkan tarif pajak yang terlalu tinggi sebagai alasan utama untuk melakukan penghindaran, bukan soal kualitas belanja negaranya. Sementara itu, responden di Asia Selatan memiliki karakteristik unik lainnya. Di kawasan ini, pembenaran "karena orang lain juga melakukannya" cukup populer dengan angka mencapai 22%.

Anomali Kepercayaan Media Sosial

Laporan ini juga menyoroti anomali perilaku wajib pajak Indonesia dalam mencari informasi. Indonesia mencatatkan tingkat kepercayaan bersih (net trust) tertinggi terhadap informasi perpajakan di media sosial, yakni positif 47%. Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan negara-negara Barat. Prancis misalnya, yang mencatat tingkat ketidakpercayaan (distrust) paling dalam terhadap informasi pajak di media sosial dengan skor minus 44%. Artinya, jika warga Prancis sangat skeptis terhadap konten pajak di medsos maka warga Indonesia justru menjadikannya rujukan utama.

Rela Bayar Pajak Demi SDGs

Meskipun sensitif terhadap isu korupsi, wajib pajak Indonesia menunjukkan kemurahan hati apabila pajak dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sebanyak 25% responden Indonesia bersedia membayar pajak tambahan dalam jumlah "signifikan" demi mendukung SDGs. Semangat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh (47%) dan India (45%) yang sangat antusias berkontribusi lebih.

Sikap ini sangat kontras dengan negara-negara maju di kawasan Pasifik. Di Selandia Baru, sebanyak 62% responden dengan tegas menolak membayar pajak tambahan sepeser pun untuk SDGs. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh mayoritas responden di Kanada (56% menolak) dan Australia (55% menolak).

Data Survei dan Catatan

Laporan ini didasarkan pada survei daring terhadap 12.467 individu yang tersebar di 29 negara, termasuk Indonesia. Cakupan survei berfokus pada kawasan Asia dengan melibatkan 19 negara yang merepresentasikan 89% populasi dan PDB Asia. Mengingat metode survei dilakukan secara daring, ACCA memberikan catatan bahwa profil responden cenderung bias ke masyarakat urban dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi (74,9%).