nurulamin.pro - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman (AIZ) mengaku tidak menerima uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di

Ringkasan Berita:1. Selasa (13/01/2026), Sekkab Halmahera Timur, Maluku Utara Ricky Chairul Richfat menggelar rapat kerja (Raker)2. Seluruh Pimpinan OPD hadir dalam rapat ini termasuk 7 PJPT yang baru dilantik Senin

bali.nurulamin.pro, DENPASAR - Tingkah arogan anggota DPRD Badung Wayan Luwir Wiyana saat rapat dengar pendapat (RDP) Pansus TRAP DPRD Bali dengan PT Jimbaran Hijau (JH), Rabu (7/1) lalu masih jadi bahasan publik.Wayan

JAKARTA, nurulamin.pro – Pernyataan terbuka Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun–Kun Wardana, Ikhsan Tualeka, menyita perhatian publik. Ia melayangkan somasi etik

Ringkasan Berita: Ray Rangkuti menilai pemerintahan Prabowo ini sepertinya berorientasi kepada masa lalu, bukan masa depan dan terkesan ingin kembali ke Orde Baru. Ray lantas menyebutkan ciri khas kepemimpinan Orde

Ringkasan Berita: Sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022 kembali digelar di PN Tipikor Jakarta, Senin (12/1/2026) dengan agenda putusan

Ringkasan Berita: Yenny dan Inayah Wahid heran Pandji dilaporkan, karena NU sendiri tidak mempermasalahkan materi stand up tersebut. Mereka menegaskan pelapor tidak mewakili organisasi NU, dan PBNU juga tidak merasa

nurulamin.pro - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur Senin (12/1). Kunjungan itu merupakan pertama kalinya Prabowo dilantik sebagai presiden. Prabowo

nurulamin.pro, MEDAN –Pengadilan Tinggi (PT) Medan resmi memperberat hukuman bagi mantan bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan, Bazisokhi Buulolo. Terdakwa

nurulamin.pro - JAKARTA - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.Dalam