berita
Masalah Parkir Digital Mengundang Perdebatan di Surabaya
Permasalahan parkir kembali menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat Surabaya. Hal ini terjadi setelah sebuah organisasi masyarakat (ormas) mengkritik penerapan sistem parkir digital di salah satu restoran mi. Isu ini pun menyebar luas di media sosial dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto.
Digitalisasi parkir memiliki tujuan yang baik, tetapi infrastrukturnya harus benar-benar siap. Baik untuk para petugas maupun pengguna parkir, agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan, ujar Achmad Nurdjayanto pada Jumat (12/12).
Menurutnya, keberhasilan sistem parkir digital sangat bergantung pada kesiapan perangkat teknologi. Petugas parkir harus diberi alat yang layak digunakan, sementara masyarakat juga perlu terbiasa dengan transaksi non-tunai saat memarkir kendaraan.
Kesiapan ini bukan hanya soal alat di tangan jukir, tetapi juga kesiapan semua pihak. Titik dan spot yang menggunakan sistem parkir digital juga perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak bingung, tambahnya.
Achmad juga menyampaikan kekhawatiran terkait konsekuensi bagi masyarakat yang belum memiliki alat pembayaran digital. Ia menyoroti bahwa tidak semua warga Surabaya memahami teknologi, terutama lansia.
Perlu dijelaskan bagaimana konsekuensinya jika pengguna parkir tidak memiliki alat pembayaran digital. Kebijakan publik ini harus memberikan kepastian dan rasa adil bagi seluruh warga, tegas Achmad.
Alih-alih langsung beralih ke sistem parkir digital sepenuhnya, Achmad mengusulkan agar Pemkot Surabaya mempertimbangkan skema hybrid. Mekanisme ini dinilai lebih adaptif sebelum menerapkan digital secara menyeluruh.
Saran kami, awalnya pembayaran hybrid dulu, yaitu tunai dan non-tunai berjalan bersamaan. Setelah itu, bisa diterapkan secara masif. Uji coba juga perlu dilakukan di kawasan strategis, sehingga bisa dievaluasi secara objektif, jelasnya.
Kawasan strategis yang dimaksud oleh Achmad antara lain pusat kota, pusat perbelanjaan (mal), dan tempat wisata yang cocok untuk uji coba. Ia memahami bahwa penerapan parkir digital bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran PAD.
Selain itu, sistem ini juga bertujuan memastikan kuantitas layanan parkir tercatat dengan baik. Oleh karena itu, teknologi verifikasi pembayaran juga perlu dipertimbangkan, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, agar lebih mudah dan adaptif, tutup Achmad.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar