Target pertumbuhan ekonomi 6 persen masih terbuka, tapi berat bagi Apindo

Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 dinilai masih mungkin tercapai, namun berbagai tantangan struktural dan keterbatasan ruang kebijakan membuat dunia usaha lebih realistis dalam memproyeksikan angka pertumbuhan di kisaran 5,0–5,4 persen. Seorang analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menyampaikan bahwa meskipun pemerintah menunjukkan optimisme dalam mencapai target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang kuat dan konsisten untuk mewujudkannya.

Ajib mengapresiasi upaya pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui dorongan belanja sejak awal tahun serta sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap kemudahan regulasi sangat penting agar target pertumbuhan dapat tercapai.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam RAPBN 2026, pemerintah dan DPR RI telah sepakat menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Sementara itu, proyeksi dunia usaha lebih konservatif, dengan kisaran 5,0–5,4 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dan realitas yang dihadapi pelaku bisnis.

Agar pertumbuhan ekonomi 2026 dapat bergerak secara inklusif, produktif, dan berdaya saing, Ajib menyoroti enam prasyarat strategis yang harus menjadi prioritas utama kebijakan. Berikut adalah beberapa prasyarat tersebut:

• Penciptaan lapangan kerja berkualitas
  Pemerintah perlu mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Persoalan utama ekonomi Indonesia masih berkaitan dengan pengangguran dan sektor informal yang besar.

• Bauran kebijakan fiskal dan moneter
  Tahun 2025 menjadi tahun transisi dari pendekatan pro-stability menuju pro-growth. Namun, perubahan ini dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi BUMN. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip "collect more, spending better" untuk menjaga keseimbangan fiskal.

• Efisiensi biaya usaha secara universal
  Agenda ini mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja. Efisiensi ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.

• Peningkatan produktivitas dan kualitas SDM
  Perlu adanya penguatan link and match antara dunia usaha, industri, dan pendidikan melalui reformasi vokasi serta reskilling-upskilling. Persaingan ekonomi tidak lagi terbatas pada wilayah Indonesia, tetapi juga melibatkan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok.

• Pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok
  Kemitraan terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar menjadi krusial untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global.

• Kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha
  Dialog yang berkelanjutan diperlukan agar kebijakan benar-benar berbasis realitas usaha. Mekanisme kolaboratif dan policy feedback loop harus dijaga agar kebijakan bisa responsif terhadap kebutuhan pelaku bisnis.

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tetap terbuka, namun membutuhkan prasyarat yang kuat dan konsisten. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,0–5,4 persen lebih achievable dibandingkan target 6 persen.