Tekankan pemulihan mental anak pascabanjir Sumatera, legislator soroti dampak psikologis

Perhatian Serius Anggota DPR RI terhadap Bencana Banjir Bandang di Sumatera

Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menunjukkan perhatian mendalam terhadap bencana banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Bencana ini terjadi sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026, dengan dampak signifikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketut mengungkapkan bahwa bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan masalah psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan pelajar di daerah terdampak.

Dampak Psikologis yang Tidak Boleh Diabaikan

Ketut menekankan pentingnya pendampingan psikososial yang berkelanjutan untuk masyarakat terdampak. Menurutnya, pemulihan mental anak harus menjadi prioritas utama pemerintah, sejalan dengan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

“Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis, khususnya bagi anak-anak,” ujar Ketut dalam wawancara dengan wartawan pada Minggu (4/1). Ia menjelaskan bahwa rasa aman dan ketenangan batin merupakan fondasi utama bagi proses belajar.

Masalah Mendasar dalam Penanganan Bencana

Legislator Fraksi PDIP ini juga menyampaikan temuan lapangan di Aceh, yang menunjukkan masih adanya berbagai persoalan mendasar dalam penanganan bencana. Ia menilai respons awal belum optimal, dengan kondisi yang menunjukkan keterlambatan respons, minimnya kesiapan, serta gangguan pada fasilitas dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi bahkan di ibu kota daerah terdampak.

Perlunya Percepatan Pemulihan dan Transparansi Informasi

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir bandang di Sumatera, khususnya di Aceh, Ketut menegaskan perlunya percepatan pemulihan yang disertai keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai kondisi riil di lapangan. Ia menekankan bahwa transparansi ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepentingan rakyat yang menjadi korban dan tugas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya secara baik.

“Mengingat ini juga untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban, dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Pentingnya Transparansi dalam Proses Penanganan Bencana

Lebih lanjut, Ketut menekankan bahwa transparansi dalam seluruh proses penanganan bencana sangat penting. Hal ini dikarenakan besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan jumlah korban jiwa yang timbul. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam menghadapi situasi ini.

“Pemerintah harus lebih transparan dalam proses penanganan bencana ini, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang timbul,” pungkasnya.