Temuan Jaring Bambu Murah dan Bencana Kebakaran Apartemen di Hong Kong

Investigasi Kebakaran Besar di Hong Kong Mengungkap Praktik Konstruksi yang Tidak Aman

Baru-baru ini, pejabat Hong Kong mengungkapkan bahwa kontraktor proyek apartemen yang terkena kebakaran besar, menewaskan lebih dari 150 orang, diduga menggunakan jaring perancah berkualitas rendah dan berusaha menutupi kelemahan tersebut. Penemuan ini memicu pertanyaan serius tentang praktik industri konstruksi dan efektivitas pengawasan pemerintah.

Menurut laporan dari lembaga anti korupsi Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC), setelah topan melanda pada musim panas lalu, sejumlah jaring perancah di kompleks Wang Fuk Court, Hong Kong bagian utara, diganti dengan material murah yang tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran. Untuk menghindari temuan para inspektur, kontraktor hanya memasang jaring yang sesuai standar pada bagian bawah perancah, di lokasi yang biasanya menjadi titik pengambilan sampel.

Jaring tersebut berfungsi melindungi pejalan kaki dari material yang bisa jatuh dari perancah bambu, yang umum digunakan oleh pekerja konstruksi saat memperbaiki bagian luar gedung di Hong Kong. Temuan ini muncul di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa akibat kebakaran Rabu lalu, yang kini tercatat mencapai 151 orang.

Polisi masih melakukan pencarian jenazah serta mengumpulkan bukti identifikasi di menara apartemen, sementara lebih dari 40 orang dilaporkan masih hilang. Pejabat memperkirakan proses pencarian dan identifikasi korban bisa berlangsung hingga tiga minggu ke depan. Skala kebakaran yang sangat besar terlihat dari pernyataan kepolisian yang menyebut bahwa sebagian jenazah terbakar hingga menyisakan abu, dan kemungkinan ada korban yang tidak dapat ditemukan sama sekali.

Laporan terbaru mengenai faktor penyebab kebakaran terburuk dalam beberapa dekade di Hong Kong ini memicu pertanyaan serius terkait praktik industri konstruksi dan efektivitas pengawasan pemerintah. Penyelidikan mengungkap adanya celah regulasi yang memungkinkan material berbahaya dipasang di sejumlah bangunan, mulai dari jaring pengaman di bawah standar hingga papan busa polistiren yang mudah terbakar dan diduga mempercepat penyebaran api.

Pengungkapan ini berpotensi memperbesar amarah publik, terlebih karena warga sekitar telah berkali-kali memperingatkan pihak berwenang selama lebih dari setahun mengenai potensi bahaya, termasuk soal jaring pengaman tersebut. Pekan lalu, otoritas setempat sempat menyatakan jaring di Wang Fuk Court memenuhi standar keselamatan kebakaran berdasarkan uji awal. Namun pada Senin (1/12/2025), Menteri Keamanan Chris Tang menjelaskan bahwa sampel yang diuji sebelumnya diambil dari bagian dasar gedung yang tidak terdampak kebakaran.

Ia mengakui bahwa hasil uji tersebut sangat berbeda dengan temuan di lapangan maupun pengamatan para ahli dan warga setelah kejadian. Sebelum kebakaran, seluruh bangunan di kompleks apartemen tersebut sudah dibungkus perancah bambu yang dilapisi jaring nilon sebagai bagian dari pekerjaan renovasi eksterior. Sementara itu, jendela-jendela dilapisi panel polistirena.

Departemen Tenaga Kerja Hong Kong menyebutkan bahwa warga telah mengeluhkan kondisi jaring tersebut hampir selama satu tahun. Sejak Juli 2024, pejabat departemen telah melakukan 16 kali inspeksi terhadap proyek renovasi itu, dan berulang kali memberikan peringatan tertulis kepada kontraktor agar mematuhi standar keselamatan kebakaran. Inspeksi terakhir bahkan dilakukan hanya seminggu sebelum kebakaran Hong Kong dengan skala besar itu terjadi.

Badan Antikorupsi Hong Kong juga telah menahan 11 orang, termasuk para direktur dan seorang konsultan teknik dari perusahaan konstruksi terkait. Penangkapan ini memicu spekulasi mengenai apakah pejabat pemerintah juga semestinya dimintai pertanggungjawaban. “Masyarakat marah dan menilai pemerintah Hong Kong harus turut bertanggung jawab,” ujar Jean-Pierre Cabestan, ilmuwan politik sekaligus peneliti senior di think tank Asia Centre yang berbasis di Paris.

Namun, ruang untuk menyampaikan kritik di wilayah tersebut kian terbatas. Sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China pada 1997, pemerintah setempat semakin memperketat aturan terkait keamanan nasional dan mempersempit ruang bagi perbedaan pendapat. Menteri Keamanan Chris Tang juga menanggapi beredarnya informasi keliru terkait penanganan kebakaran. “Ada rumor yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab, mulai dari tuduhan bahwa pemadam kebakaran tidak menggunakan taktik yang benar hingga klaim bahwa korban dikenai biaya 8.000 dollar Hong Kong per malam di hotel—semua itu tidak benar,” ujarnya.

“Kami akan menindak dan menangkap siapa pun yang menyebarkan rumor tersebut,” tegasnya.