Tentara Jepang Bangkitkan Kekuatan Militer China

Kritik China terhadap Rencana Jepang untuk Meningkatkan Anggaran Pertahanan

Pemerintah Tiongkok mengkritik rencana pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Beijing menyebut rencana tersebut sebagai upaya kelompok sayap kanan Jepang yang ingin mewujudkan remiliterisasi negara tersebut. Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyatakan bahwa Jepang tidak menunjukkan kecenderungan untuk memperbaiki perilakunya dan justru berencana menaikkan anggaran pertahanan.

Rencana peningkatan anggaran pertahanan Jepang mencakup sekitar 9 triliun yen (sekitar 58,12 miliar dolar AS) dalam tahun fiskal selanjutnya yang dimulai pada April 2026. Anggaran ini akan digunakan untuk melengkapi kapasitas militer dengan rudal jarak jauh dan "drone". Angka tersebut akan melampaui rekor 8,7 triliun yen untuk anggaran pertahanan tahun fiskal saat ini yang dimulai April. Penyesuaian anggaran ini dilakukan Jepang di tengah tantangan keamanan dari Tiongkok dan Korea Utara serta tuntutan Presiden AS Donald Trump.

Lin Jian menekankan bahwa langkah-langkah militer Jepang selalu diawasi dengan ketat oleh negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional. Sejak pemerintahan Jepang yang baru berkuasa, mereka secara nyata mempercepat pembangunan kapasitas militer. Pernyataan PM Takaichi tentang Taiwan yang mengancam penggunaan kekuatan terhadap Tiongkok juga menjadi perhatian khusus. Selain itu, pernyataan pejabat senior kantor PM Jepang yang menyerukan kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang maupun usulan revisi tiga dokumen keamanan nasional serta gagasan untuk mengubah tiga prinsip non-nuklir yang saat ini dipegang Jepang juga menjadi perhatian.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah mencabut larangan untuk menggunakan hak pertahanan diri kolektif, mengembangkan apa yang disebut "kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh", memperkuat kerja sama dalam pencegahan yang diperluas, dan membangun pulau-pulau perbatasan menjadi garis depan pertahanan, yang jelas melampaui kebijakan "berorientasi pertahanan terbatas" Jepang. Istilah seperti "pertahanan diri" dan "serangan balasan" digunakan oleh kelompok sayap kanan Jepang untuk menutupi upaya mereka untuk melanggar tatanan internasional pasca-perang dan ketentuan dalam Konstitusi Jepang, serta memanipulasi opini publik.

Langkah-langkah ini telah membuat komunitas internasional waspada. Tiongkok akan bekerja sama dengan semua negara pencinta perdamaian untuk menolak setiap langkah berbahaya yang dirancang untuk menghidupkan kembali militerisme atau menumbuhkan neo-militerisme, dan bersama-sama mempertahankan kemenangan Perang Dunia II.

Strategi Keamanan Siber Baru Jepang

Selain rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan, Kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Selasa (23/12) mengadopsi strategi keamanan siber baru untuk lima tahun ke depan dengan fokus khusus pada langkah-langkah pertahanan siber aktif preventif untuk mengatasi peningkatan risiko serangan. Strategi utama dari pendekatan keamanan siber Jepang yang baru adalah konsep "pertahanan dan pencegahan yang berpusat pada pemerintah".

Arah kebijakan ini mengikuti pengesahan undang-undang pada awal tahun ini yang memperkenalkan pertahanan siber aktif, yang memungkinkan pihak berwenang untuk memantau komunikasi di dunia maya selama masa damai untuk mencegah serangan siber sebelum menyebabkan kerusakan. Pada Mei 2025, pemerintah Jepang juga mengesahkan undang-undang yang memperkenalkan konsep pertahanan siber aktif, yang memungkinkan polisi dan Pasukan Bela Diri Jepang mengakses dan menetralkan server sumber serangan untuk melawan ancaman.

Strategi keamanan siber pertama kali diadopsi pada 2013 dan telah diperbarui setiap beberapa tahun. Revisi pada 2021, untuk pertama kalinya menyebutkan Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara sebagai ancaman serangan siber dengan mengatakan bahwa dunia maya telah menjadi "ranah persaingan antarnegara yang mencerminkan ketegangan geopolitik." Strategi keamanan siber berangkat dari kekhawatiran Badan Keamanan Jepang, yang telah mengamati adanya peningkatan serangan ransomware, penipuan keuangan, dan pelanggaran data secara terus-menerus.