Teror terhadap Tokoh Kritis Jadi Bukti Gagal Negara Lindungi Warga

Serangan terhadap Warga Kritis dan Pemengaruh di Media Sosial

Serangan dan intimidasi terhadap sejumlah warga yang kritis dan memiliki pengaruh di media sosial, seperti Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit, dianggap sebagai tindakan yang mengancam nilai demokrasi dan kebebasan menyampaikan pikiran serta pendapat. Hal ini dilindungi oleh konstitusi dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, serangan terhadap warga negara yang kritis juga menjadi indikasi buruk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan wajah tebal dari rezim yang cenderung mendukung kelaliman.

“Perlu diingat bahwa menjelang pengesahan RUU TNI yang ditolak oleh publik, terjadi juga ancaman dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM,” ujar koalisi dalam siaran persnya pada Rabu (31/12). Tindakan-tindakan seperti dibuntuti, dimonitor di kantor, kendaraan diblokade, ancaman melalui telepon dan WhatsApp, hingga kedatangan ke rumah, merupakan bentuk-bentuk ancaman yang nyata.

Koalisi menyebutkan bahwa serangan terhadap warga kritis ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara dalam menjaga dan melindungi warga negara. Pertama, penyelenggara negara tidak memberikan respons tegas terhadap para pelaku teror dan intimidasi.

“Banyak korban teror dan intimidasi adalah individu yang aktif menyampaikan fakta dan pandangan terkait lambannya pemerintah dalam merespons bencana di Sumatera,” tambah koalisi.

Kedua, penyelenggara negara gagal mendengarkan aspirasi kritis warga dan memnormalisasi tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan isu-isu lainnya.

Pemerintah dinilai terlalu jumawa dan anti-kritik, sehingga lupa bahwa warga negara adalah bagian penting dalam setiap kebijakan publik. Mereka juga menjadi bagian penting dalam pengawasan agar pemerintahan tetap akuntabel dan tidak berubah menjadi kekuasaan sewenang-wenang.

Tanggung Jawab dan Solidaritas Warga

Koalisi menekankan bahwa kepedulian warga kritis, termasuk para pemengaruh di media sosial, terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera adalah ekspresi solidaritas dan tanggung jawab yang menunjukkan kecintaan mereka terhadap sesama warga negara yang sedang berduka.

Ekspresi publik yang disampaikan di media sosial adalah respons alami dari nilai solidaritas. Oleh karena itu, tindakan teror dan intimidasi terhadap mereka dianggap sebagai pelecehan terhadap semangat gotong royong dan upaya untuk memulihkan situasi bencana serta membantu masyarakat yang belum mendapatkan akses bantuan pasca-bencana.

Koalisi menyoroti bahwa respon buruk dan tidak empatik dari para pejabat dan penyelenggara negara terus didengungkan. Mulai dari upaya mengintimidasi media hingga serangan dari para pendengung yang mengaburkan fakta dan kondisi sebenarnya.

Menurut koalisi, intimidasi dan teror yang dialamatkan bukan hanya sekadar ancaman individual, tetapi juga upaya untuk membungkam kritik, partisipasi publik, dan memperkuat ketidakadilan.

Peran Masyarakat dalam Menghadapi Krisis

Situasi ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk saling menjaga satu sama lain. Koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa mereka tidak akan mendorong tuntutan atau desakan, karena mereka percaya hal tersebut tidak akan efektif dalam rezim penguasa yang pongah dan lalim. Sebaliknya, mereka mengajak masyarakat luas untuk terus bersama dan saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya tentang buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia.

Solidaritas antar warga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata dan menohok bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini.

Komitmen untuk Menyuarakan Kebenaran

Pernyataan sikap bersama yang didukung oleh 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu ini menjadi pengingat bahwa teror, ancaman, dan intimidasi tidak akan menghambat warga untuk terus bersuara dan menyajikan kebenaran atas situasi penanganan bencana yang buruk oleh pemerintah.

Koalisi berkomitmen untuk terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain, agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera.