Thailand-Kamboja Sepakati Gencatan Senjata 27 Desember

Pada hari Sabtu (27/12), Thailand dan Kamboja mencapai kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan melalui pernyataan bersama dari Kementerian Pertahanan kedua negara. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghentikan pertempuran berdarah yang telah berlangsung selama beberapa pekan di wilayah perbatasan antara kedua negara.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite Perbatasan Umum Khusus, disebutkan bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku pada pukul 12.00 siang (waktu setempat) pada 27 Desember 2025. Kesepakatan ini mencakup semua jenis senjata, termasuk serangan terhadap warga sipil, objek dan infrastruktur sipil, serta sasaran militer dari kedua belah pihak, dalam segala situasi dan wilayah.

Ini adalah kali ketiga dalam beberapa bulan terakhir, kedua negara mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, pada Juli 2025, saat KTT ASEAN digelar di Kuala Lumpur, Thailand dan Kamboja juga menyepakati gencatan senjata. Pada kesempatan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perantara dalam pembicaraan.

Sebelum pengumuman gencatan senjata terbaru, para menteri luar negeri ASEAN menggelar pertemuan khusus untuk membahas krisis antara Kamboja dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, turut hadir dalam pertemuan tersebut yang berlangsung di Kuala Lumpur.

Krisis antara dua negara ini kembali memburuk sejak November 2025, dengan jumlah korban jiwa mencapai 86 orang dari kedua belah pihak. Situasi semakin memprihatinkan karena sekitar 150 ribu penduduk di wilayah perbatasan terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat meningkatnya intensitas pertempuran.

Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara Thailand dan Kamboja meliputi persaingan atas wilayah perbatasan, sumber daya alam, dan isu politik internal. Konflik ini seringkali memicu ketegangan regional, sehingga ASEAN sering kali terlibat dalam upaya penengahan.

Beberapa langkah penting yang dilakukan ASEAN dalam menangani krisis ini meliputi:
Menggelar pertemuan darurat para menteri luar negeri untuk membahas solusi jangka panjang
Memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait
* Menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik

Selain itu, organisasi internasional seperti PBB juga sering kali memberikan dukungan dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Namun, proses penyelesaian konflik ini tetap membutuhkan komitmen kuat dari pihak-pihak yang bersengketa.

Gencatan senjata yang baru saja ditandatangani merupakan langkah penting dalam mengurangi kekerasan dan melindungi kehidupan warga sipil. Meski demikian, banyak ahli memprediksi bahwa konflik ini bisa kembali meletus jika tidak ada solusi permanen yang ditempuh.

Kedua negara perlu terus berkomunikasi secara terbuka dan transparan guna menghindari kesalahpahaman yang bisa memicu kembali konflik. Selain itu, penting bagi masyarakat internasional untuk terus mendukung upaya penyelesaian damai melalui diplomasi dan dialog.