Tiga Kepala Daerah di Aceh Mengeluhkan Kesulitan Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor
Beberapa kepala daerah di Provinsi Aceh mengungkapkan kesulitan mereka dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terus melanda wilayah masing-masing. Tiga dari mereka, yaitu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, serta Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi menghadapi kondisi ini.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, mengungkapkan bahwa tiga kabupaten tersebut telah mengangkat bendera putih karena kesulitan dalam menangani bencana. Ia menegaskan bahwa dirinya masih berusaha bertahan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat Aceh Timur, meskipun akses ke beberapa lokasi harus ditembus melalui banjir yang belum surut.
Namun, ia tidak menampik bahwa penanganan bencana kali ini sangat berat. Minimnya alat berat dan kondisi peralatan yang rusak menjadi kendala besar. Persoalan anggaran juga menjadi hambatan utama. Iskandar menjelaskan bahwa anggaran BTT (Bantuan Tetap Tambahan) yang tersedia hanya sebesar 2 miliar rupiah, namun saat ini hanya tersisa 800 juta rupiah.
Dengan situasi seperti itu, Iskandar menilai mustahil pemerintah daerah bisa menangani bencana sendirian tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah pusat membiarkan daerah berjuang sendiri, maka dalam dua atau tiga hari lagi ia juga akan mengangkat bendera putih.
Iskandar juga mempertanyakan langkah apa lagi yang bisa diambil pemerintah daerah ketika sumber daya sudah sangat terbatas. Ia menyebutkan bahwa dengan anggaran yang terbatas, sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, gaji aparatur, dan pengadaan logistik.
Masih ada desa yang belum bisa ditembus untuk diberi bantuan. Iskandar menjelaskan bahwa stok beras tersedia, tetapi kebutuhan lain seperti Indomie, minyak goreng, dan sarden tidak ada. Bahkan, air mineral dan air bersih juga sulit disediakan. Solar BBM pun tidak tersedia, sehingga pengungsi kesulitan memasak.
Tanggapan dari BNPB
Menanggapi keluhan Bupati Aceh Timur tersebut, Kepala pusat data informasi komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Mahari, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini. Ia menekankan bahwa tidak ada benturan antara institusi, karena BNPB juga berupaya maksimal untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat.
Abdul juga menyebutkan bahwa pemerintah turut hadir langsung untuk membantu penanggulangan bencana ini. Presiden Prabowo Subianto bahkan terjun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi bencana di Aceh. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menghemat anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga desa dan kecamatan yang terdampak bencana.
Selain itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalur yang putus dan jembatan-jembatan yang rusak.
Data Korban dan Kerusakan
Hingga kini, korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia mencapai 156 orang dan terluka sebanyak 1.838 jiwa. Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga (KK) terdampak.
Jubir Posko Komando Kantor Gubernur Aceh, Murthalamuddin, menyebutkan bahwa dari data sementara, korban luka ringan berjumlah 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal dunia 156 orang, dan 181 orang masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, jumlah pengungsi hingga Senin mencapai 478.847 jiwa yang tersebar di 828 titik pengungsian di seluruh wilayah terdampak. Selain korban jiwa, musibah itu juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, yakni 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah, 4 unit pondok pesantren.
Kerusakan infrastruktur antara lain ada 295 titik jalan dan 146 unit jembatan. Sedangkan kerugian harta benda masyarakat ada 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, hingga lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah, dan 12.012 hektare kebun.
Bantuan Logistik Dari Basarnas
Kapal Negara (KN) SAR Purworejo yang berasal dari pangkalan Batam di bawah Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tanjungpinang resmi di-BKO-kan atau dikirim ke Aceh, untuk mendrop personel sekaligus membawa logistik guna membantu penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh.
Kasi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Eko Suprianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengisian bahan bakar dan air di Pelabuhan Ulee Lheue. Selain itu, kapal juga mengangkut berbagai bantuan dari pemerintah dan masyarakat yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Logistik tersebut nantinya akan dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke daerah-daerah terdampak banjir. Membawa logistik lebih kurang estimasi 15 ton, berupa beras, mie instan, kemudian 3 ambulans beserta medis, termasuk satu mobil tangki air, terus perlengkapan lainnya yang akan diturunkan di Lhokseumawe.
Bantuan yang dibawa KN SAR Purworejo itu merupakan hasil koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari masyarakat. Eko mengatakan, hal ini menunjukkan kepedulian bersama terhadap warga yang kini sedang berjuang menghadapi dampak banjir.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa kapal tidak menerima penumpang dari masyarakat umum. “Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir warga yang ingin ikut, karena prioritas utama adalah logistik. Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana,” kata Eko.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar distribusi bantuan berjalan maksimal dan tidak terkendala kapasitas kapal. Dengan demikian, seluruh logistik yang sudah dipersiapkan dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar