Tingkatkan Mutu SMK Swasta, Unpas dan FKKSMKS Jabar Dorong Fast Track dan ISO Gratis

Kerja Sama antara SMK Swasta dan Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Barat menjadi fokus utama dalam berbagai diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah peningkatan sumber daya manusia, khususnya guru produktif di sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta. Saat ini, jumlah SMK swasta di Jawa Barat mencapai sekitar 2.600 sekolah. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya kompetensi guru.

Dalam sebuah diskusi panel bertajuk "Peningkatan Manajemen dan Mutu Pendidikan SMK Swasta di Jawa Barat Menuju Jabar Istimewa", pada Selasa 16 Desember 2025, berbagai pihak menyampaikan pandangan dan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK swasta. Diskusi ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd, serta perwakilan dari Bapeda Jabar dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Program Fast Track untuk Lulusan SMK

Salah satu inisiatif yang ditawarkan adalah program fast track, yaitu jalur pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi dengan waktu studi yang lebih singkat. Fakultas Teknik Universitas Pasundan (FT Unpas) menawarkan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK swasta. Dekan FT Unpas, Prof. Dr. Ir. Yusman Taufik, M.P., menjelaskan bahwa melalui program ini, lulusan SMK dapat menyelesaikan pendidikan mereka dalam tiga tahun, alih-alih empat tahun seperti biasanya.

Selain itu, FT Unpas juga menawarkan dukungan dalam peningkatan tata kelola sekolah melalui kerjasama dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat manajemen dan kualitas pendidikan di SMK swasta.

Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO

Selain itu, FT Unpas menyatakan kesiapan untuk membagikan sistem manajemen mutu berbasis ISO secara gratis kepada seluruh SMK swasta di Jawa Barat. Sistem ini sudah diterapkan di FT Unpas dan akan digunakan tanpa biaya bagi SMK swasta. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu penguatan manajemen dan mutu pendidikan di SMK swasta.

Yusman menekankan bahwa SMK swasta merupakan pilar penting dalam ekosistem pendidikan nasional. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, SMK swasta berperan dalam memperluas akses pendidikan dan menyiapkan keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri.

Tantangan dan Solusi Bersama

Ketua Umum FKKSMKS Provinsi Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, S.E., M.M., menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, program fast track sangat strategis karena memberikan peluang bagi guru produktif SMK untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan kompetensi guru, yang saat ini masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd., menegaskan bahwa fokus utama ke depan adalah memastikan kompetensi guru yang linier, produktif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diharapkan mulai berdampak nyata bagi SMK swasta.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan keniscayaan. Ia mengajak seluruh kepala SMK swasta di Jawa Barat untuk memulai pembenahan dari penajaman kompetensi lulusan agar adaptif terhadap dunia usaha, industri, dan realitas kehidupan.

Kolaborasi untuk Menciptakan SDM Unggul

Melalui sinergi antara SMK swasta, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, FT Unpas dan FKKSMKS Jabar optimistis dapat mencetak sumber daya manusia unggul dan menekan angka pengangguran lulusan SMA/SMK di Jawa Barat. Target dari Provinsi Jabar adalah tidak ada lulusan SMA atau SMK yang menganggur, semuanya bisa bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan.

Untuk mencapai hal ini, link and match dibutuhkan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan. Tugas ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jabar dan khususnya Dinas Pendidikan Jabar. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pendidikan vokasi di Jawa Barat dapat berkualitas dan berdaya saing di era perubahan zaman.