Titiek Soeharto Angkat Bicara soal Dugaan Suap Izin Hutan Sumatera

Peran dan Tanggung Jawab dalam Penanganan Bencana

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto memberikan pernyataan terkait dugaan suap dalam perizinan kawasan hutan yang dianggap menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta masyarakat untuk tidak serta-merta berburuk sangka mengenai penyebab bencana tersebut.

“Kita jangan suuzon,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Pernyataan ini disampaikan setelah ia menghadiri acara "Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi" yang merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Titiek menjelaskan bahwa saat ini DPR sedang memproses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada hasil pendalaman yang jelas.

“Panja kita semuanya kerja semuanya. Nanti tinggal ditunjuk aja salah satu wakil ketua siapa,” jelasnya. Meskipun demikian, Titiek sepakat bahwa tata kelola perizinan di kawasan hutan memerlukan perhatian serius. Ia menekankan perlunya tinjauan ulang secara menyeluruh.

“Harus dievaluasi total,” tambahnya.

Dampak Aktivitas Pembukaan Lahan

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyoroti adanya kontribusi signifikan dari aktivitas pembukaan lahan terhadap bencana di Sumatera. KLH mencatat aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, hingga perkebunan sawit berperan besar dalam memicu erosi.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara memperlihatkan dampak masif dari aktivitas tersebut.

"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," ungkap Rizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

Saat ini, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat koordinasi di Aceh untuk menangani dampak bencana, termasuk penyaluran bantuan dan penyediaan hunian sementara bagi para korban.

Penyegelan Tiga Perusahaan Lagi

Kabar terbaru, Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir. Penyegelan ini menambah panjang daftar korporasi yang sebelumnya sudah diberi tindakan atas kerusakan lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, total tujuh subjek hukum telah dikenakan tindakan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan.

"Penyegelan ini akan terus kami lakukan terhadap perusak hutan. Seperti janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI. Jadi siapa pun yang melakukan perusakan hutan akan kami tindak," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kelestarian hutan dan menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

"Dengan penyegelan kali ini sudah ada 7 subyek hukum yang disegel. Masih ada 5 subyek hukum lainnya yang teridentifikasi dan akan kami lakukan pendalaman. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak segan akan langsung segel," tambahnya.

Data Korban dan Kerusakan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meng-update data korban meninggal dunia pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hingga hari ini, Senin (8/12/2025), sebanyak 950 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi ini.

Sementara, total korban luka mencapai 5.000 orang. Selain itu, ada 274 orang yang masih dinyatakan hilang. BNPB juga mencatat ada lebih dari 850 ribu orang yang menjadi pengungsi.

Kemudian, ada 156 ribu rumah rusak, 435 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum yang rusak, dan 534 sekolah rusak.

Berikut data korban di setiap provinsi hingga hari ini Senin (8/12/2025):