Kondisi TNI yang Masih Berswadaya dalam Penanganan Bencana
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan perhatian terhadap kondisi TNI yang masih harus berswadaya dalam melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di beberapa wilayah Sumatera. Ia menilai bahwa situasi ini seharusnya tidak terjadi jika koordinasi dan perumusan anggaran dilakukan secara cepat dan tepat.
Said menekankan perlunya langkah cepat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespons kebutuhan di lapangan. Menurutnya, anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera menjadi isu penting yang perlu segera ditangani.
“Anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera, saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” ujarnya kepada wartawan.
Dari sisi fiskal pemerintah, Said mengungkapkan bahwa masih ada ruang anggaran untuk penanganan bencana. Ia menjelaskan bahwa alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di tahun 2025.
Menurut Said, kondisi TNI yang harus menalangi terlebih dahulu kebutuhan penanganan bencana mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga. Ia menilai bahwa BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera seharusnya bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu.
“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” tambahnya.
Jembatan Bailey sebagai Sarana Vital dalam Darurat Bencana
Said menyebut bahwa jembatan bailey merupakan sarana vital dalam kondisi darurat bencana. Bahkan, jembatan tersebut sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
“Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menilai situasi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara kementerian dan lembaga ke depan. Ia tak menginginkan, lemahnya koordinasi tidak berujung pada lambannya penanganan bencana.
“Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada,” tuturnya.
Dukungan terhadap Kebijakan Presiden Prabowo Subianto
Said juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kesiapsiagaan infrastruktur darurat. Ia pun menekankan bahwa kecepatan harus menjadi prinsip utama dalam penanganan bencana.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” pungkasnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar