Kritik terhadap Koordinasi Anggaran Bencana di Sumatra
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyoroti masalah anggaran yang dialami TNI saat melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatra. Dalam pernyataannya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan harapan agar Menteri Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera merumuskan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap prudent.
Said Abdullah menjelaskan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih tersedia dana on call atau dana siap pakai sebesar kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatra. Namun, ia menilai masalah yang terjadi seharusnya tidak terjadi jika BNPB, sebagai pemimpin penanganan bencana di Sumatra, dapat lebih cepat dalam mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan.
Ia juga berpendapat bahwa Menteri Keuangan bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat jika BNPB dapat lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat ketika membangun jembatan Bailey. Jembatan Bailey merupakan jembatan darurat yang dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor
Said Abdullah berharap BNPB bisa lebih gesit dalam mengambil tindakan. Ia menilai kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan Bailey tidak terlalu besar dan sangat mungkin dilakukan dengan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan baik. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian/lembaga yang menjadi institusi pemimpin lebih gesit.
"Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antarsektor," ujar Said Abdullah.
DPR RI juga mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada serta upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan Bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatra. Menurutnya, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, sehingga jangan sampai terjebak prosedur birokrasi yang berbelit.
Keselamatan Rakyat sebagai Prioritas Utama
Menurut Said Abdullah, keselamatan rakyat harus menjadi acuan utama dalam penanganan bencana. Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, ia menyebutkan bahwa ada juga alokasi anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN tersebut bisa digunakan oleh pemerintah jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatra.
"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatra ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan," tegas Said Abdullah.
Keluhan dari TNI dan Tanggapan Pemerintah
Sebelumnya, keluhan anggaran TNI yang masih swadaya dalam penanganan bencana di Sumatra dilontarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR, di Banda Aceh. Menanggapi keluhan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadew menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana dan menyatakan dana dapat segera dicairkan apabila prosedur administrasi telah dipenuhi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar