Transisi Penutupan TPA Suwung, Bali Siapkan TPA Bangli Sementara

Persiapan TPA di Bangli sebagai Penampungan Sementara Sampah

Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) sedang menyiapkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Bangli sebagai lokasi penampungan sementara residu sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi dalam menghadapi masa transisi penutupan TPA Suwung yang akan dibangun menjadi fasilitas waste to energy (WtE).

Dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (29/12/2025), Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa penutupan TPA Suwung pada 1 Maret 2026 telah ditetapkan oleh Kementerian LH dan tidak dapat ditunda. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran deputi Kementerian LH, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Pemda diminta untuk segera menyiapkan langkah konkret dalam dua bulan ke depan agar pengelolaan sampah tetap berjalan baik, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah optimalisasi penanganan sampah di hulu oleh Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung.

Optimasi Penanganan Sampah di Hulu

Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan teba modern, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di hulu, sedangkan TPA di Bangli hanya akan digunakan sebagai alternatif penampungan sementara selama pembangunan fasilitas WtE.

Menurut Koster, TPA di Desa Landih tidak memiliki status sebagai TPA regional, namun terdapat ketentuan yang memungkinkan Kabupaten Bangli bekerja sama dengan daerah lain, seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Prioritas Utama: Penanganan Sampah di Hulu

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hanif menyatakan bahwa ia telah menerima penjelasan rinci dari Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Badung terkait transformasi tata kelola sampah di Bali. Ia menegaskan bahwa penanganan sampah di Bali harus dilakukan secara serius karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia.

Hanif menekankan pentingnya optimalisasi penanganan sampah di hulu sebagai prioritas utama selama masa transisi. Ia menyatakan bahwa Bali akan memiliki fondasi kuat sebagai daerah tujuan wisata jika mampu membangun kultur baru dalam pengelolaan sampah.

“Kami telah melihat banyak praktik terbaik. Ini yang harus kita pacu, sementara residu yang tidak dapat tertangani akan kita carikan alternatif,” ujar Hanif.

Dukungan dari Pemda

Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan berbagai upaya optimalisasi pengelolaan sampah di hulu. Dari Pemkot Denpasar, Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menambah fasilitas teba vertikal, tabung komposter, serta bank sampah.

Pemkot Denpasar juga mendorong pembangunan TPS3R di tingkat desa untuk mengelola sampah di zona tengah, sedangkan pengelolaan sampah di hilir ditangani melalui TPST. Menurut Jaya Negara, sekitar 57 persen sampah di Kota Denpasar membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyoroti tumbuhnya kesadaran masyarakat Badung dalam menangani sampah di hulu. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu mencermati rencana pemanfaatan TPA di Bangli sebagai lokasi pembuangan sementara selama masa transisi. Meski demikian, Sedana menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung dalam mengoptimalkan penanganan sampah.

“Bali sebagai daerah berbasis pariwisata memerlukan solusi alternatif jangka pendek. Syukur-syukur tidak banyak sampah yang harus dibawa ke Bangli,” ucapnya. Sedana juga menyampaikan bahwa Pemkab Bangli akan melakukan sosialisasi kepada berbagai komponen masyarakat untuk mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari.