Tumpukan Kayu dan Lumpur Hambat Bantuan Korban Bencana

Dampak Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang telah meninggalkan dampak besar bagi ribuan warga, terutama di Desa Menang Gini. Hingga kini, Senin (8/12/2025), desa tersebut masih terisolasi akibat tumpukan kayu gelondongan yang menutup akses jalan utama. Sepekan setelah bencana, tujuh kecamatan masih sulit dijangkau, termasuk Kejuruan Muda, Sekerak, Rantau, Bendahara, Tamiang Hulu, Seruway, dan Karang Baru.

Jalur darat tertutup material banjir, memaksa warga berjalan belasan kilometer melalui hutan dan perbukitan demi mendapatkan kebutuhan dasar. Distribusi bantuan hanya bisa dilakukan melalui udara, sungai, dan berjalan kaki. Keterbatasan bahan bakar minyak menjadi kendala utama, dengan hanya satu SPBU yang beroperasi jauh dari pusat kota. Bantuan tahap pertama telah disalurkan, namun masih perlu diperkuat agar menjangkau seluruh pengungsi.

Salah satu desa yang paling terdampak adalah Desa Menang Gini, di mana tumpukan kayu-kayu gelondongan menutup akses jalan dan membuat wilayah tersebut benar-benar terisolasi. Kondisi ini menyebabkan bantuan bagi korban banjir Sumatera sulit dijangkau, sementara kebutuhan warga semakin mendesak setelah lebih dari sepekan bencana terjadi.

Tumpukan material banjir berupa kayu gelondongan dan lumpur tebal menjadi hambatan utama. Kayu-kayu tersebut memenuhi area pemukiman hingga fasilitas pendidikan, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Mukhlishin di Desa Tanjung Karang, Karang Baru. Akibatnya, warga terpaksa berjalan belasan kilometer hanya untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jalur darat yang tertutup membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menembus hutan atau menyusuri wilayah perbukitan demi bertahan hidup.

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, Agusliyana Devita, menjelaskan bahwa terdapat tujuh kecamatan yang hingga kini masih sulit diakses. “Umumnya desa yang sulit dijangkau berada di bagian hulu dan sebagian hilir,” ujar Agusliyana. Dengan kondisi akses darat yang tertutup, distribusi bantuan hanya dapat dilakukan melalui tiga cara: udara, sungai, dan berjalan kaki. “Yang jalan kaki digotong bantuannya, karena tidak bisa masuk kendaraan roda dua,” jelas Agusliyana.

Bantuan tahap pertama telah disalurkan melalui metode tersebut. Namun, proses distribusi tetap terkendala keterbatasan bahan bakar minyak (BBM). Para camat juga melaporkan bahwa hanya satu SPBU yang masih beroperasi, yaitu SPBU Seumadam, itupun berada jauh dari pusat kota. “Harapannya SPBU segera aktif untuk memudahkan mobilisasi logistik dan transportasi evakuasi,” tambahnya. Menurut laporan camat masing-masing wilayah, penyaluran bantuan telah sampai ke titik pengungsian dan posko di kampung-kampung. Namun, distribusi ini masih perlu diperkuat agar menjangkau masyarakat yang belum bisa keluar dari desa mereka.

“Kita berharap masyarakat dapat melaporkan diri ke posko atau dapur umum kampung yang dibangun untuk mendapatkan makanan, karena distribusinya melalui kampung-kampung,” tutur Agusliyana.

Pemanfaatan Kayu Gelondongan dan Penanganan Limbah
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa kayu gelondongan yang terbawa banjir dapat dimanfaatkan kembali selama tidak melanggar aturan Kementerian Kehutanan. Pemerintah juga menelusuri limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat aktivitas tambang emas di wilayah terdampak, dengan penghentian sementara operasional perusahaan tambang.

"Pemanfaatan limbah spesifik sepanjang memang tidak bertentangan dengan tata usaha kayu yang diatur oleh Kementerian Kehutanan maka kami memasukkan itu di dalam kategori yang bisa dimanfaatkan," ujar Hanif dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025). Hanif menyatakan bakal mengeluarkan panduan kepada kepala daerah terdampak banjir terkait pemanfaatan kayu itu. "Jadi saya akan memberikan arahan untuk (kayu) bisa digunakan atau dimanfaatkan sepanjang memang tidak bertentangan dengan tata usaha kayu yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan," tutur dia.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menelusuri limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lokasi banjir karena adanya tambang emas di wilayah ini. Pihaknya pun menghentikan sementara operasional perusahaan tambang. "Saya sudah memintakan, mungkin hari ini saya tanda tangani perintah audit lingkungan untuk memberikan gambaran jelas. Kami tidak bisa menduga-duga ya (ada limbah B3)," kata Hanif.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto, menyatakan, kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera berasal dari berbagai sumber. Sumber tersebut termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, dan penebangan liar. Kemenhut juga mendalami dugaan pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebab, kejahatan kehutanan mulai dipoles dengan berbagai motif yang salah satunya memanfaatkan skema pemegang hak atas tanah (PHAT).

“Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya penegakan multidoors dengan TPPU akan diterapkan untuk menjerat beneficial owner atau penerima manfaat utama dari pemanfaatan kayu ilegal ini," jelas Dwi dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025). Menyikapi temuan itu, Kemenhut menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di areal penggunaan lain (APL) untuk PHAT dalam sistem SIPuHH. Lainnya, mengevaluasi menyeluruh dan mengawasi seluruh pemanfaatan kayu di area pemanfaatan hutan.