UMP Jakarta 2026 Dipertahankan, Buruh Tetap Menolak

Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 Menjadi Perdebatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Keputusan ini menempatkan pihak pemerintah dan kalangan buruh dalam posisi yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah menganggap angka tersebut sebagai titik keseimbangan antara kebutuhan ekonomi daerah dan kemampuan dunia usaha. Di sisi lain, serikat buruh merasa bahwa upah tersebut belum mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja di ibu kota.

Pemprov DKI Mempertahankan UMP 2026

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyatakan bahwa UMP 2026 tetap berlaku meskipun mendapat penolakan dari sejumlah kelompok buruh. Menurutnya, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi Jakarta secara keseluruhan.

“Untuk saat ini, angka tersebut tetap berlaku demi kestabilan ekonomi daerah,” ujar Chico saat dikonfirmasi.

Chico menjelaskan bahwa penetapan UMP tidak dilakukan secara sepihak. Angka tersebut merupakan hasil pembahasan panjang di Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Penentuan UMP juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan formula yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks alfa sebesar 0,75.

Insentif untuk Buruh

Sebagai bentuk kompensasi, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah insentif bagi buruh pada 2026. Chico menyebut tiga insentif utama yang disiapkan, yaitu bantuan transportasi, layanan kesehatan, serta penyediaan air minum melalui PAM Jaya.

Selain itu, pemerintah daerah berencana memperkuat subsidi bahan pokok melalui KJP Plus dan berbagai program bantuan sosial. Pemprov juga akan memperluas jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan data pekerja.

“Pemprov berkomitmen memastikan distribusi ini berjalan transparan dan tepat sasaran, dengan monitoring ketat untuk menghindari penyimpangan,” ujarnya.

Penolakan dari Kalangan Buruh

Meski ada insentif, kebijakan tersebut belum meredam penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menyatakan keberatan atas penetapan UMP DKI Jakarta 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, angka Rp 5,73 juta belum mencerminkan keberpihakan kepada buruh dan berpotensi menekan daya beli pekerja. “Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal.

KSPI menuntut UMP ditetapkan sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan versi Kementerian Ketenagakerjaan, nilai KHL berada di angka Rp 5,89 juta, atau lebih tinggi sekitar Rp 160.000 dari UMP yang ditetapkan.

“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar Said Iqbal.

Perspektif Berbeda Antara Pemerintah dan Buruh

Selain soal KHL, KSPI juga menyoroti posisi UMP Jakarta 2026 yang dinilai lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di wilayah penyangga seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang telah mencapai kisaran Rp 5,95 juta.

Said Iqbal juga menanggapi rencana pemberian insentif dari Pemprov DKI. Menurutnya, insentif tersebut tidak dapat disamakan dengan upah karena tidak diterima langsung oleh buruh dan memiliki keterbatasan kuota akibat ketergantungan pada APBD.

Lebih jauh, KSPI merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup satu keluarga kecil di DKI Jakarta dapat mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara itu, UMP dengan standar 100 persen KHL pun baru berada di angka Rp 5,89 juta.

Perbedaan pandangan ini menegaskan jurang antara pertimbangan stabilitas ekonomi versi pemerintah dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup versi buruh. Di tengah penolakan yang masih bergulir, UMP DKI Jakarta 2026 tetap berjalan, dengan insentif menjadi tumpuan kebijakan daerah untuk meredam beban pekerja.