UMSK Jawa Barat 2026 Naik, Bekasi Capai Rp6 Juta

Perluasan Cakupan UMSK Tahun 2026 di Jawa Barat

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 telah resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Kebijakan ini menggantikan regulasi sebelumnya dan mencakup perluasan wilayah serta sektor usaha yang diatur.

Wilayah Penerima UMSK 2026

Dalam kebijakan terbaru, cakupan UMSK diperluas secara signifikan. Sebanyak 17 kabupaten/kota kini masuk dalam skema UMSK 2026, meningkat dari 12 daerah sebelumnya. Lima wilayah baru yang ditambahkan antara lain:

Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Cianjur

Sementara itu, daerah-daerah yang tetap tercantum dalam kebijakan UMSK 2026 meliputi:

Kota Bekasi
Kota Cimahi
Kota Bandung
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Bandung Barat
Kota Depok
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Subang
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Bogor

Perluasan Sektor Usaha

Selain perluasan wilayah, jumlah sektor usaha yang diatur dalam UMSK 2026 juga meningkat. Sebelumnya hanya 51 sektor, kini menjadi 122 sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dengan demikian, terdapat tambahan 71 sektor baru yang memperoleh ketetapan upah sektoral.

Besaran Upah Minimum Sektoral

Besaran UMSK bervariasi tergantung wilayah dan sektor usaha. Berikut adalah nominal UMSK tertinggi di Jawa Barat tahun 2026:

Kota Bekasi: Rp6.028.033
Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759
Kabupaten Karawang: Rp5.910.371
Kota Bandung: Rp4.760.048

Nominal tersebut berlaku bagi sejumlah sektor strategis seperti industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kabel listrik dan elektronik, industri mesin pertambangan, serta industri makanan olahan tertentu.

Di sisi lain, beberapa daerah memiliki UMSK yang lebih rendah. Contohnya:

Kabupaten Majalengka: Rp2.596.902 dengan dominasi sektor rokok, cokelat, dan roti
Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366 untuk sektor semen, logam, dan kelistrikan

Penolakan dari Serikat Pekerja

Meski mengalami perluasan, kebijakan UMSK 2026 dinilai belum sepenuhnya memenuhi tuntutan serikat pekerja. Beberapa daerah seperti Kabupaten Garut, Kota Bogor, dan Sukabumi kembali tidak tercantum dalam daftar penerima UMSK. Padahal, desakan agar tujuh wilayah masuk dalam skema UMSK telah disuarakan dalam berbagai aksi.