Usulan Koalisi Permanen Golkar, PKB: Fokus Bencana Sumatra Dulu

Pemimpin PKB Minta Fokus pada Bencana Daripada Koalisi Permanen

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyerukan seluruh partai politik untuk memprioritaskan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tentang pembentukan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Jazilul menilai bahwa penyampaian wacana tersebut kurang tepat dari sisi momentum, mengingat saat ini perhatian utama negara adalah penyelamatan warga dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia menyatakan bahwa hampir seribu warga telah meninggal dunia, ratusan masih hilang, dan puluhan ribu orang kehilangan rumah serta tinggal di pengungsian.

"Kami menghargai dinamika politik, tetapi melihat situasi hari ini, baiknya semua pihak fokus dulu pada upaya penanganan bencana di Sumatra. Rasanya kurang pas jika kita meributkan soal keberlanjutan kekuasaan dan koalisi permanen," ujar Jazilul di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Koalisi Prabowo Masih Kokoh

Jazilul menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh telah menyebabkan kerusakan luas. Ratusan kilometer jalan dan jembatan terputus, belasan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi, serta ratusan sekolah rusak dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pemulihan total wilayah terdampak ditaksir butuh anggaran hingga Rp51 triliun.

"Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen," kata Wakil Ketua Banggar DPR RI itu.

Jazilul menegaskan bahwa kondisi koalisi partai pendukung pemerintah saat ini tidak menghadapi persoalan berarti. Dia mengatakan, tidak ada partai politik yang keluar dari koridor kebijakan Presiden Prabowo.

"Jika ada persoalan, itu hanya soal komunikasi dan bisa diselesaikan bersama. Jadi kalau kemudian ada reaksi berlebihan hingga menariknya ke isu komitmen koalisi terhadap pemerintahan, menurut kami itu terlalu jauh," ujar dia.

Seluruh Sumber Daya Nasional Harus Dikerahkan

Dia menekankan bahwa seluruh sumber daya nasional harus diarahkan untuk menuntaskan masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah bencana di Sumatra. Selain pemulihan, PKB mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih tinggi.

"BMKG menyampaikan cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam waktu dekat. Semua pihak harus siaga dan mengantisipasi kemungkinan bencana hidrometeorologis besar seperti yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata dia.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menegaskan bahwa PKB akan terus mengawal penanganan bencana dan memastikan pemerintah memberikan perhatian penuh kepada korban.

"Prioritas utama kita hari ini adalah keselamatan rakyat dan percepatan pemulihan Sumatera. Setelah itu, urusan politik bisa dibicarakan kembali pada waktunya," kata dia.

Bahlil Lagi-lagi Usulkan Koalisi Permanen

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali mewacanakan koalisi permanen. Hal itu dia sampaikan pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto hingga Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintahan yang kuat butuh stabilitas. Lewat mimbar terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on off-on off, jangan koalisi in out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang," ujar Bahlil di Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

"Sudah harus kita memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar. Kalau mau menderita bareng-bareng, kalau mau senang, senang bareng-bareng. Ini butuh gentlemen yang kuat," lanjut dia.

Bahlil menilai bahwa sudah saatnya politik nasional didesain ulang. Menteri ESDM itu ingin sistem pemerintahan bangsa sesuai dengan UUD 1945.

"Oleh karena itu sistem kepartaian, sistem pemilu harus yang kompatibel dan mendukung sistem pemerintahan presidensial," ujar dia.