Usulan Pilkada Melalui DPRD – 'Partai Politik dan Aktornya yang Harus Diperbaiki, Bukan Sistem'

Pilkada Melalui DPRD: Tantangan dan Dampak yang Perlu Diperhatikan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi topik hangat dalam diskusi politik nasional. Usulan ini telah disetujui oleh sebagian besar partai politik di parlemen, namun mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk para peneliti dan aktivis demokrasi.

Menurut Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Pilkada melalui DPRD dapat melemahkan sistem check and balances serta mengurangi keragaman pilihan politik di daerah. Ia menilai bahwa mekanisme ini akan memperkuat pemusatan kekuasaan dan praktik bagi-bagi kue antar koalisi partai politik berkuasa. Selain itu, demokrasi lokal bisa stagnan atau bahkan mundur jika tidak ada upaya perbaikan.

Titi juga menyampaikan bahwa saat Pilkada langsung dilakukan pada Pilkada Serentak 2024, ada upaya memaksakan pola koalisi nasional untuk direplikasi di tingkat daerah. Hal ini berpotensi menghambat calon-calon potensial yang memiliki akar di daerah karena kooptasi kekuasaan melalui DPRD.

Alasan Partai Politik Mendukung Pilkada Melalui DPRD

Beberapa partai politik seperti Partai Gerindra, Golkar, Nasional Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung gagasan Pilkada melalui DPRD. Mereka menganggap bahwa mekanisme ini lebih efisien dan mampu mengurangi biaya politik yang sangat tinggi. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, anggaran pelaksanaan Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun, sementara pada 2024 anggaran meningkat drastis hingga lebih dari Rp37 triliun.

Sugiono menilai bahwa jumlah dana tersebut bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ia juga menekankan bahwa biaya politik yang tinggi bisa mempersulit kandidat yang kompeten untuk maju dalam pencalonan karena masalah finansial.

Dampak Negatif yang Perlu Dikhawatirkan

Meskipun beberapa partai setuju dengan usulan Pilkada melalui DPRD, banyak ahli dan aktivis menilai bahwa mekanisme ini memiliki risiko signifikan. Titi Anggraini mengingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD dapat memicu stagnasi demokrasi lokal dan membuat partai kecil semakin terpuruk. Ia mencontohkan bahwa dalam pilkada langsung, calon alternatif sering kali muncul dari koalisi penantang, bukan dari koalisi mayoritas.

Selain itu, calon perseorangan atau independen yang diakomodir oleh konstitusi juga akan kesulitan untuk terlibat dalam proses pemilihan. Ini berpotensi membatasi keragaman pilihan politik di daerah. Titi menegaskan bahwa Pilkada oleh DPRD sudah ditutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan mereka, sehingga jika RUU Pemilu digunakan sebagai momentum untuk meloloskan gagasan ini, maka pemerintah dan DPR mengabaikan putusan MK.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa meskipun Pilkada melalui DPRD dipromosikan sebagai solusi efisiensi, argumen ini menyimpan masalah lain. Proses pemilihan memang lebih murah secara anggaran negara, tetapi risiko transaksi politik justru berpindah ke ruang yang lebih sempit, tertutup, dan sulit diawasi publik.

Bagaimana Sikap Partai Politik?

Partai-partai seperti Golkar, PAN, dan Gerindra mendukung Pilkada melalui DPRD, sementara PKS masih mempelajari lebih lanjut mengenai opsi ini. Sementara itu, PDI Perjuangan menolak keras usulan ini. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai bahwa langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah. Ia menyarankan agar biaya tinggi dan ongkos politik pilkada diselesaikan dengan memperkuat penegakkan hukum atas politik uang.

Sejarah Pilkada di Indonesia

Sejak Orde Lama hingga Orde Baru, pilkada dilakukan melalui pemerintah pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri. Namun, pada masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berjalan dan terlihat ada upaya pemusatan kekuasaan. Setelah Reformasi 1998, pilkada secara langsung oleh masyarakat mulai dilaksanakan pada 2005. Guru Besar dari Universitas Brawijaya, Suryadi, menilai bahwa pilkada langsung memberikan otonomi masyarakat menentukan pemimpinnya, berkaitan dengan kebutuhan daerahnya.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Pilkada melalui DPRD memiliki tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Meskipun ada alasan logis untuk mempertimbangkan mekanisme ini, penting untuk memastikan bahwa hak politik rakyat tidak dikurangi. Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, serta pengawasan yang ketat, harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.