VENEZUELA pada Sabtu 3 Januari 2026 mendesak rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Keamanan PBB) digelar, menyusul serangan Amerika Serikat terhadap negara tersebut, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil.
“Sebagai respons atas agresi kriminal yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap bangsa kami, kami telah meminta rapat darurat Dewan Keamanan PBB, badan yang bertanggung jawab menegakkan hukum internasional,” kata Gil melalui Telegram seperti dikutip Anadolu.
Ia menegaskan bahwa tidak ada serangan pengecut yang akan mampu mengalahkan kekuatan rakyat Venezuela. Menurutnya, rakyat akan tetap bertahan dan keluar sebagai pemenang.
Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di sejumlah negara bagian, serta menetapkan status darurat nasional.
Serangan dan penculikan tersebut terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan dengan Amerika Serikat, yang menuduh Presiden Venezuela Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba. Maduro membantah tuduhan tersebut.
Awal pekan ini, Trump juga mengungkapkan serangan terhadap area dermaga kapal-kapal narkoba Venezuela pekan lalu, yang merupakan serangan pertama yang diketahui di wilayah Venezuela dalam kampanye AS.
Presiden AS telah berulang kali mengancam serangan darat terhadap kartel narkoba di wilayah Amerika Latin, termasuk Venezuela, yang ia sebut sebagai "narkoteroris".
Ia mengklaim, tanpa memberikan bukti, bahwa Maduro dari Venezuela memimpin organisasi perdagangan narkoba yang bertujuan untuk menggoyahkan AS dengan membanjirinya dengan narkoba.
Pada Kamis, Maduro mengindikasikan bahwa ia terbuka untuk menegosiasikan kesepakatan dengan AS untuk memerangi perdagangan narkoba. AS telah melakukan lebih dari 20 serangan udara di laut dekat Venezuela sejak September, seiring dengan pemberlakuan sanksi dan peningkatan tekanan militer terhadap Caracas.
Dalam wawancara tersebut, Maduro juga mengklaim bahwa AS berusaha menggulingkan pemerintahannya dan mendapatkan akses ke cadangan minyak Venezuela yang melimpah melalui sanksi dan tekanan militer Washington yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Ketika ditanya secara langsung apakah ia mengkonfirmasi atau membantah serangan AS di wilayah Venezuela, Maduro mengatakan: “Ini bisa menjadi sesuatu yang akan kita bicarakan dalam beberapa hari ke depan.”
Maduro mengatakan pendekatan pemerintahan Trump memperjelas bahwa AS “berupaya memaksakan diri” pada Venezuela melalui “ancaman, intimidasi, dan kekerasan”.
Penculikan Maduro
Sementara itu, Trump mengonfirmasi adanya serangan dalam skala besar melalui platform media sosial Truth Social.
Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri.
Amerika Serikat menculik Maduro untuk diadili di AS, menurut seorang senator Republik seusai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
“Dia memberi tahu saya bahwa Nicolás Maduro telah ditangkap oleh personel AS untuk diadili atas tuduhan kriminal di Amerika Serikat, dan bahwa tindakan militer yang kita lihat malam ini dilakukan untuk melindungi dan membela mereka yang menjalankan surat perintah penangkapan,” tulis Senator Utah Mike Lee di X pada Sabtu pagi 3 Januari 2026 seperti dilaporkan CNN.
“Tindakan ini kemungkinan besar termasuk dalam wewenang inheren presiden berdasarkan Pasal II Konstitusi untuk melindungi personel AS dari serangan yang sebenarnya atau yang akan segera terjadi,” Lee mengklaim.
“Dia memperkirakan tidak akan ada tindakan lebih lanjut di Venezuela sekarang setelah Maduro berada dalam tahanan AS,” lanjut senator tersebut mengutip Rubio.
CNN telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS tetapi belum mendapatkan respon.
Sebelumnya pada Sabtu pagi, Lee telah menyampaikan kekhawatiran tentang serangan tersebut. Ia menulis di X, “Saya berharap untuk mengetahui apa, jika ada, yang secara konstitusional dapat membenarkan tindakan ini tanpa adanya deklarasi perang atau otorisasi untuk penggunaan kekuatan militer.”
Pemerintahan Trump selama bertahun-tahun menyatakan bahwa Maduro adalah seorang kriminal dan berupaya untuk menuntutnya melalui sistem hukum AS.
Pada 2020 selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, Maduro didakwa di Distrik Selatan New York atas tuduhan "narkoterorisme," konspirasi untuk mengimpor kokain, dan tuduhan terkait lainnya.
Pemerintahan Trump menawarkan hadiah sebesar US$15 juta untuk penangkapan pemimpin Venezuela tersebut. Hadiah itu dinaikkan menjadi US$25 juta pada akhir masa pemerintahan Biden pada awal Januari 2025.
Hadiah ini dinaikkan lagi menjadi US$50 juta pada Agustus 2025 setelah Trump menjabat untuk masa jabatan kedua dan menetapkan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing. Pemerintahan Trump mengklaim bahwa Maduro adalah pemimpin kelompok tersebut, yang digambarkan sebagai organisasi kriminal.
“Tuduhan ini, bahwa rezim Maduro adalah organisasi teroris narkoba bukanlah berdasarkan pembicaraan atau spekulasi politik. Ini berdasarkan bukti yang diberikan kepada dewan juri di Distrik Selatan New York yang telah mengeluarkan dakwaan,” klaim Menlu AS Marco Rubio dalam konferensi pers bulan lalu.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar