Wabup Sidrap Hadiri Rakor Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

Wabup Sidrap Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hybrid. Rakor ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus dan diikuti oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (29/12/2025), dan Wabup Nurkanaah mengikutinya dari ruang kerjanya, didampingi jajaran OPD terkait, serta perwakilan Bulog dan BPS Sidrap.

Dalam arahannya, Wamendagri menekankan bahwa rakor ini menjadi momen penting dalam menentukan akhir pengendalian inflasi tahun 2025. Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mempersiapkan kebijakan tahun 2026.

“Rakor inflasi hari ini menjadi penentu akhir tahun 2025. Jika masih terdapat kendala, harus dilakukan evaluasi agar ke depan lebih baik. Mari kita siapkan tahun 2026 dengan menjaga stabilitas ekonomi dari pelosok negeri,” tegasnya.

Inflasi Tahun Ini Dipengaruhi Komoditas Pangan dan Cuaca Ekstrem

Disebutkan dalam rakor bahwa inflasi tahun ini didominasi oleh komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, dan bahan pangan strategis lainnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, potensi pembengkakan inflasi meningkat akibat cuaca ekstrem di beberapa daerah.

Wamendagri menekankan peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pasokan barang kebutuhan pokok tetap stabil.

Evaluasi Data Inflasi dan IPH

Rapat juga menghadirkan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang menyampaikan tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-IV Desember 2025. Berdasarkan data BPS, sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan IPH, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan adalah cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah.

Data ini menunjukkan bahwa inflasi masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, terutama menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah cepat dan efektif untuk mengendalikan kenaikan harga tersebut.

Evaluasi Program 3 Juta Rumah

Selain membahas inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam evaluasi ini, peran pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Pemerintah daerah diminta untuk terus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan panduan untuk mempersiapkan kebijakan tahun 2026 yang lebih efektif dan berkelanjutan.