Wabup Simon Subandi: Anak Sikka Tak Boleh Lagi Kekurangan Gizi

Wabup Simon Subandi: Anak Sikka Tak Boleh Lagi Kekurangan Gizi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka dalam Menurunkan Angka Stunting

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada lagi anak yang mengalami gagal tumbuh akibat kurang gizi. Menurutnya, penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan dan desa, hingga keluarga.

Penegasan ini disampaikan oleh Simon Subandi saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025 di Aula Sikka Convention Center (SCC), Kamis, 11 Desember 2025. Dalam arahannya, ia menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada anak di kabupaten ini yang gagal tumbuh hanya karena kurang gizi, kurang perhatian, atau kurangnya akses layanan dasar.

Simon Subandi menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan masa depan daerah. Anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam kondisi stunting berisiko mengalami hambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta memiliki daya saing yang rendah di masa depan. Karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi agenda prioritas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), Simon Subandi mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting tercatat sebesar 15,3 persen, kemudian menurun menjadi 10,4 persen pada Agustus 2025. Ini berarti kerja keras kita sudah terlihat, ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya kenaikan angka stunting pada Oktober 2025 sebesar 4,2 persen, sehingga kembali berada di angka 14,6 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi secara serius dan berkelanjutan.

Untuk itu, Simon menegaskan pentingnya kerja terintegrasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar tidak ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri dan tidak ada program yang berjalan secara parsial tanpa koordinasi. Kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting adalah gerak bersama, tidak boleh ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri, tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri, ujarnya.

Menurutnya, semua unsur terkait harus terintegrasi, mulai dari intervensi spesifik oleh sektor kesehatan hingga intervensi sensitif oleh sektor pendidikan, sosial, pertanian, perumahan, air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian program percepatan penurunan stunting sepanjang tahun 2025 sekaligus menyusun langkah strategis ke depan agar penanganan stunting di Kabupaten Sikka semakin efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai NasDem, Vinsensius Johanes Roma, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sikka, para camat, perwakilan perguruan tinggi, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Sikka berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan sinergi, sehingga target penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan demi melahirkan generasi Sikka yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.


Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan