Keluhan Pengusaha Terhadap Pelayanan Bea Cukai
Pengusaha muda di Indonesia, khususnya dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menyampaikan banyak keluhan terkait pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi sorotan setelah adanya wacana pembekuan institusi tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wacana pembekuan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat bersama Komisi XI DPR pada Kamis (27/11/2025). Dalam kesempatan itu, dia menyebut bahwa Prabowo memberikan waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk membenahi kelembagaannya.
Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, menilai bahwa wacana ini menjadi sinyal keras terhadap perlunya transformasi lebih serius dalam pelayanan ekspor-impor. Ia mengakui bahwa pengusaha muda di sektor perdagangan, logistik, dan manufaktur sering mengeluhkan layanan Bea Cukai.
"Keluhan atas pelayanan Bea Cukai memang cukup banyak disuarakan—baik soal kejelasan prosedur, waktu pelayanan, hingga dugaan biaya-biaya tidak resmi. Ini tentu sangat bertentangan dengan semangat efisiensi dan daya saing nasional yang ingin kita kejar di tengah tekanan global," ujarnya.
Namun, Anggawira juga menegaskan bahwa bukan berarti seluruh aparat Bea Cukai bekerja buruk. Ia meyakini bahwa banyak petugas profesional yang memberikan pelayanan baik. Namun, ia tak menampik bahwa layanan dari unit Kemenkeu ini sering kali menghadirkan ketidakpastian yang mengganggu arus logistik dan iklim investasi.
Menurutnya, keluhan pengusaha berasal dari UMKM ekspor maupun perusahaan rintisan logistik digital. Salah satu isu utamanya adalah penafsiran aturan yang inkonsisten. "Proses clearance yang lambat karena hambatan non-teknis, hingga double handling dalam dokumen yang seharusnya bisa disederhanakan lewat teknologi," ucapnya.
Anggawira menilai bahwa reformasi kelembagaan Bea Cukai secara struktural dan kultural perlu dilakukan. Namun, pembekuan total adalah langkah ekstrem yang berisiko tinggi jika tidak disertai peta jalan pengganti yang jelas.
Ia menyarankan beberapa opsi yang bisa diambil oleh Menkeu Purbaya dalam satu tahun pembenahan. Pertama, evaluasi menyeluruh berbasis key performance indicators (KPI) terhadap seluruh kantor wilayah dan pelabuhan. Kedua, penunjukan unit kerja sementara yang bersifat profesional dan independen untuk menangani sektor kritikal seperti ekspor strategis dan impor bahan baku.
Ketiga, integrasi sistem digital end-to-end agar mengurangi discretionary power dari petugas lapangan. Keempat, keterlibatan swasta dalam audit pelayanan (public–private audit) agar pengawasan lebih partisipatif. Kelima, transparansi dan publikasi sanksi/reward pegawai, seperti yang dilakukan dalam lembaga-lembaga seperti KPK atau pengadilan tipikor.
"Hipmi mendukung langkah berani pemerintah untuk membenahi institusi yang bermasalah, termasuk Bea Cukai, tetapi kami juga mendorong agar setiap langkah reformasi tetap memberikan jaminan kepastian hukum dan keberlanjutan layanan, agar jangan sampai justru mengganggu dunia usaha yang sedang berusaha bangkit," pungkasnya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan terbuka dengan berbagai skema wacana pembekuan Bea Cukai apabila tidak berhasil membenahi diri selama satu tahun ke depan. "Bebas. Nanti kami lihat seperti apa. Kalau memang enggak bisa perform ya kami bekukan dan betul-betul beku. Artinya, 16.000 pekerja Bea Cukai kami rumahkan, tetapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai," ujarnya.
Namun, Purbaya juga menyebut bahwa tidak semua petugas Bea Cukai bermasalah. Ia melihat masih ada petugas di sana yang masih bisa dibentuk dan memperbaiki diri. "Kami betulin setahun ke depan, kalau dalam setahun enggak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan. Saya ganti SGS," tegasnya.
Bisnis telah meminta tanggapan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu melalui pesan singkat. Namun, hingga saat berita ini ditayangkan, belum ada respons yang diberikan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar