Warga Curiga Kades Tipu Uang Proyek Rp 230 Juta, Jembatan Menurun 10 Cm

Aksi Unjuk Rasa di Desa Sukolilo, Pati

Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Sukolilo, Pati, pada Kamis (11/12/2025). Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sukolilo menyoroti proyek jembatan senilai Rp 230 juta yang dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga muncul dugaan mark-up oleh pihak desa.

Suyono, penanggungjawab aksi, menyampaikan bahwa warga menuntut Pemdes lebih transparan dalam pengelolaan dana desa. Ia menegaskan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN, yang merupakan uang rakyat, sehingga warga berhak mengawasi penggunaannya.

Perubahan ukuran ketebalan jembatan dari 40 cm menjadi 30 cm menjadi salah satu titik permasalahan. Suyono menilai hal ini bisa menjadi indikasi adanya mark-up. Kita pantau agar sesuai dengan RAB-nya, katanya.

Warga juga berharap praktik transparansi di Desa Sukolilo dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Pati. Bahkan mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pemerintah daerah.

Meski aksi berlangsung dengan tensi cukup tinggi, Suyono menyebut hasil audiensi hari itu memuaskan. Namun, ia tetap meminta kejelasan dari pihak desa terkait perubahan konstruksi jembatan tersebut.

Klarifikasi Kades

Menanggapi tudingan warga, Kepala Desa Sukolilo, Ahmad Amirudin, membantah adanya praktik mark-up. Menurutnya, perubahan ukuran ketebalan jembatan justru dilakukan atas permintaan warga dan telah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan serta pendamping desa.

Ukuran semula 40 cm diganti 30 cm itu keinginan warga. Diminta juga untuk meninggikan beberapa sentimeter dan sudah kami koordinasikan ke Kecamatan. Penggantian juga sudah kami lakukan, jelasnya.

Ia menegaskan bahwa RAB tidak mencantumkan adanya pekerjaan pengecoran yang kini diminta warga. Meski demikian, ia memastikan bahwa seluruh proses pembangunan telah mengikuti prosedur dan tidak ada penggelembungan anggaran.

Tidak ada mark-up. Semua perubahan kami sesuaikan dengan rekomendasi dari kecamatan, tegasnya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Balai Desa Sukolilo itu mendapat pengamanan ketat dari sekitar 100 personel gabungan. Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Kayen, Polsek Gabus, Polsek Tambakromo, Koramil Sukolilo, dan petugas Kecamatan Sukolilo.

Mulai dari titik pemberangkatan di halaman selepan Dukuh Jembangan hingga Balai Desa Sukolilo, semua dilakukan pengawalan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas maupun kemacetan, pungkasnya.

Jembatan Putus di Lombok Timur

Di sisi lain, jembatan putus di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, membuat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Balita dan Lansia butuh usaha lebih. Penyaluran MBG ini terjadi di Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur.

Akibat tak ada akses lain selain jembatan yang kini sudah ambruk itu, penyaluran MBG dilakukan menggunakan tali. Tampak warga ikut membantu tarik dan ulur tali yang diikatkan ke karung berisi MBG. Hal itu dilakukan untuk mencapai dari satu titik ke seberang sungai.

"Petugas dan warga terpaksa menarik paket MBG menggunakan tali menyeberangi sungai yang debit airnya meningkat," terang Kepala Desa Perigi Darmawan saat ditemui di lokasi pada Rabu (19/11/2025).

Jembatan putus pada Rabu siang setelah diguyur hujan lebat selama sekitar 4 jam. Kondisi konstruksi yang sudah lapuk mempercepat kerusakan, hingga akhirnya tidak mampu menahan arus sungai.

Meski akses terputus, pemerintah desa memastikan bahwa penyaluran MBG bagi balita dan lansia tidak dihentikan. "Warga bergotong-royong membuat jalur pengiriman darurat dengan tali agar bantuan tetap sampai kepada penerima yang membutuhkan," tambahnya.

Sementara itu, aktivitas pendidikan dan pelayanan kantor desa ikut terdampak. Sekolah dan kantor desa sementara diliburkan apabila debit air sungai masih tinggi karena dinilai membahayakan keselamatan warga. "Tidak ada akses jalan lain, selain jembatan ini," ucapnya.

Pemerintah desa mengimbau masyarakat tetap waspada dan tidak nekat melintas sebelum jembatan mendapat penanganan. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk percepatan perbaikan akses agar aktivitas masyarakat kembali normal.