Kekhawatiran Warga Kota Bima Terhadap Kinerja Anggota DPR RI Mahdalena
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena, kini tengah menghadapi kritik tajam dari warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Isu yang muncul adalah dugaan salah sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat setempat.
Program Bantuan yang Dianggap Tidak Sesuai Target
Beberapa program bantuan yang menjadi sorotan antara lain Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Modal Usaha, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Warga merasa bahwa bantuan yang seharusnya ditujukan kepada mereka yang membutuhkan justru dinikmati oleh orang-orang yang secara ekonomi mampu.
M. Ali, seorang warga Kecamatan Mpunda, menyampaikan bahwa dirinya didata sebagai penerima bantuan bedah rumah, namun hingga saat ini belum ada realisasi sama sekali. Ia juga mengaku telah menghubungi staf ahli Mahdalena, tetapi tidak pernah mendapat respons. Bahkan, ia merasa dihindari oleh pihak terkait.
“Sampai hari ini bantuannya tidak ada,” ujarnya. Lebih ironis lagi, kata Ali, warga yang didatangi untuk verifikasi justru orang-orang yang secara ekonomi mampu.
Bantuan Modal Usaha Disebut Tebang Pilih
Kekecewaan juga datang dari Andini, warga Kecamatan Rasanae Barat. Ia menyebut bantuan modal usaha yang digembar-gemborkan Mahdalena hanya menjadi ajang pencitraan. Menurutnya, bantuan tersebut justru diberikan kepada orang-orang mampu dari kelompok tertentu, bukan kepada masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan.
Andini menilai bahwa citra Mahdalena sebagai sosok ramah, dermawan, dan peduli di media sosial tidak sejalan dengan realitas lapangan. “Di Facebook memang manis sekali. Tapi kenyataannya diskriminasi, tebang pilih, dan tidak amanah,” kritiknya.
Dana PIP yang Dijanjikan Tak Pernah Cair
Kasim, warga Kecamatan Asakota, turut mengeluhkan kinerja Mahdalena. Ia diminta menyerahkan data anaknya untuk menerima bantuan PIP. Namun hingga kini, program itu tak pernah terealisasi.
“Kami juga kena prank. Katanya ada dana PIP, tapi sampai sekarang tidak ada. Hoaks semua,” katanya. Gelombang protes ini membuat masyarakat mempertanyakan integritas dan komitmen Mahdalena sebagai wakil rakyat. Banyak warga menilai tindakan tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakjelasan dalam mengelola program.
Warga menuntut Mahdalena memberikan klarifikasi terbuka dan memastikan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan transparan dan tepat sasaran. “Jangan pilih Anggota DPR yang tidak amanah. Ini pelajaran untuk kita semua,” tegas Kasim.
Dugaan Monopoli Bantuan Negara Saat Banjir Bima
Selain itu, saat banjir besar melanda Wera dan Ambalawi pada 2025, Mahdalena menyalurkan 1.500 paket Ramadan untuk korban. Namun, paket itu disebut berasal dari anggaran negara, bukan dana pribadi. Salah satu akademisi, Muhaimin atau Deven, menuding bantuan itu dimonopoli dengan membelanjakannya di toko milik pribadi sehingga menggerakkan kepentingan ekonomi keluarga.
Ia menegaskan bahwa bantuan langsung dari anggota DPR RI rawan digunakan sebagai politik bantuan, yang membuat warga merasa terikat secara elektoral. Deven menyampaikan bahwa praktik semacam ini dapat berdampak langsung pada citra DPR RI sebagai lembaga negara.
“Jika tindakan seperti ini dibiarkan, DPR RI akan kehilangan marwahnya sebagai rumah aspirasi rakyat. Demokrasi lokal lumpuh, rakyat tidak lagi berani menuntut hak tanpa imbalan,” ungkap pria yang disapa Deven.
Deven mengingatkan bahwa fokus anggota DPR RI harusnya pada pembangunan jangka panjang, bukan pencitraan lewat bantuan instan. “Bantuan langsung bukan solusi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
Hingga berita ini dimuat, Mahdalena belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan warga tersebut.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar