Warga Rumpin Demo Minta Kompensasi Tambang, Netizen Kritik keras

Demonstrasi Massal di Rumpin Tuntut Pencairan Dana Kompensasi

Ratusan warga dari wilayah Rumpin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa Cipinang pada Senin (29/12). Mereka menuntut kejelasan terkait dana kompensasi yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), namun hingga saat ini belum cair. Aksi tersebut menjadi sorotan masyarakat dan berbagai pihak.

Dana kompensasi yang diminta oleh para warga adalah bentuk bantuan akibat penutupan tambang yang terjadi di wilayah Rumpin. Penutupan pertambangan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa bulan lalu, sehingga menyebabkan para pekerja tidak lagi mendapatkan penghasilan.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram bogorplusid, terlihat massa melakukan aksi bakar-bakaran. Selain orang dewasa, banyak juga anak-anak kecil yang turut serta dalam aksi tersebut. Salah satu pria dalam video itu berkata, "KDM nggak sadar tuh," yang menunjukkan rasa kecewa terhadap kebijakan yang dianggap tidak segera diambil.

Aksi demonstrasi ini menuntut agar KDM segera mencairkan dana kompensasi yang telah dijanjikan. Para warga merasa kesulitan karena tidak memiliki penghasilan setelah tambang ditutup. Meskipun demikian, respons dari netizen tidak sepenuhnya positif. Banyak dari mereka menyalahkan para pendemo yang dianggap tidak memahami aturan dan tahapan proses pencairan dana kompensasi.

Beberapa komentar netizen seperti:

• "Bukannya waktu itu sudah cair untuk bulan pertama? Dan untuk selanjutnya dikasih nanti bulan Januari."
• "SDM rendah, sudah dikasih tahu cair bulan Januari 2026, apa mereka lupa? Dapat Rp 6 juta lagi."
• "Kang KDM, mohon tindak oknum yang bermain."

Selain itu, netizen lainnya meminta KDM untuk menata kendaraan pertambangan jika harus kembali beroperasi di tahun depan. Mereka khawatir jalan yang sudah diperbaiki akan kembali rusak akibat kendaraan tambang yang tidak patuh aturan. Perbaikan jalan yang dilakukan selama satu tahun lamanya dinilai tidak sepadan dengan kerusakan yang bisa terjadi kembali.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah mencairkan dana kompensasi penutupan pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin sejak November 2025 lalu. Dana tersebut diberikan selama 3 bulan sebagai bentuk kebijakan KDM untuk membantu masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan. Penutupan tambang sementara dilakukan guna memastikan perusahaan-perusahaan mematuhi aturan, termasuk masalah ketenagakerjaan, reklamasi, pajak, dan lain-lain.

Meski ada kebijakan yang diambil, masyarakat masih merasa kurang puas dengan proses pencairan dana kompensasi yang dianggap lambat. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penerapan kebijakan tersebut.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat

Perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan informasi dan memastikan keadilan dalam distribusi dana kompensasi. Sementara itu, masyarakat juga perlu lebih memahami prosedur dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik.

Dengan begitu, harapan besar dapat tercapai, yaitu kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh penutupan tambang dapat segera dirasakan. Diperlukan kerja sama yang baik antara semua pihak untuk menciptakan suasana yang harmonis dan berkelanjutan.