Warga Sumbar Laporkan Pemerintah, Lalai Cegah Bencana yang Tewaskan Ratusan Orang

Gugatan Warga Sumbar terhadap Kelalaian Negara dalam Penanggulangan Bencana

Di tengah upaya penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera, warga dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Gugatan ini diajukan oleh Tim Advokasi Keadilan Ekologis sebagai kuasa hukum masyarakat korban bencana di Padang, Agam, Tanah Datar, dan Solok.

Menurut para penggugat, ada dugaan kelalaian negara dalam mencegah dan menangani bencana ekologis yang terjadi sejak akhir November lalu. Mereka menilai bahwa bencana alam yang telah merenggut 990 nyawa di Sumatera, termasuk 241 korban meninggal dunia di Sumbar, bukanlah bencana yang hanya disebabkan oleh faktor cuaca atau alam semata.

Bencana yang menimpa tiga provinsi di Sumatera termasuk di Sumatera Barat tidak bisa kita anggap sebagai bencana tahunan karena faktor alam semata. Melainkan sebuah bencana yang terencana akibat eksploitasi terhadap kawasan hutan yang secara brutal dan tanpa adanya evaluasi dan pengawasan, ungkap Adrizal selaku perwakilan Tim Advokasi Keadilan Ekologis.

Dia menjelaskan bahwa laporan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar setiap tahun menunjukkan lonjakan angka deforestasi di Sumbar. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus tanpa evaluasi secara menyeluruh. Sebab, jika terus dibiarkan, maka akan lebih banyak lagi rakyat yang menjadi korban.

Kejahatan yang tersistematis dalam bencana ekologis ini juga bisa kita lihat di saat pemerintah memberikan izin-izin kepada pemilik modal secara ugal-ugalan, tanpa konsekuensi yang dihadirkan jika ditemukan pelanggaran, lanjut Adrizal.

Sehingga akibat adanya pengabaian itu ratusan jiwa meninggal dunia, ratusan fasilitas umum terdampak, ribuan masyarakat luka-luka, dan ratusan rumah hancur, jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa berbagai peristiwa menggambarkan bagaimana lemahnya penegakan hukum terhadap penjahat lingkungan. Dia pun menyebut beberapa kasus seperti penembakan antar anggota kepolisian yang berkaitan dengan beking tambang ilegal di Solok Selatan, kasus tambang ilegal di Lubuak Matuang, serta aktivitas tambang ilegal di Desa Sungai Abu Solok.

Lempar tanggung jawab antara daerah dan pusat tidak hanya tidak etis, tetapi memperbesar risiko bagi warga. Keselamatan publik tidak boleh dikalkulasi dengan logika ekonomi semata. Pembangunan harus tunduk pada batas ekologis. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus bencana dan korban setiap tahun, imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh warga Sumbar dilakukan setelah pengabaian 10 hari seruan publik melalui YLBHI-LBH di Sumatera. Seruan itu meminta agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, namun tidak direspons. Padahal, data BPBD di Sumbar menunjukkan dampak bencana alam yang sangat dahsyat.

Tantangan dalam Penanggulangan Bencana

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Sumbar masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pihak daerah dan pusat dalam menghadapi bencana. Hal ini memicu ketidakpastian dalam respons cepat dan penanganan darurat.

Selain itu, masalah regulasi dan penerapan aturan terkait pertambangan ilegal juga menjadi isu penting. Banyak kasus tambang ilegal yang tidak ditindaklanjuti secara tegas, sehingga memicu kerusakan lingkungan dan ancaman bagi keselamatan masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Langkah yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pihak terkait. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan.
• Memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana alam.
• Mengadakan evaluasi berkala terhadap kebijakan lingkungan dan pembangunan.
• Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mitigasi bencana.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mencegah terulangnya bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan besar-besaran.