Zohran Mamdani cabut aturan boikot Israel di hari pertama menjabat!

nurulamin.pro - Wali Kota New York Zohran Mamdani, pada hari pertamanya menjabat, menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams, termasuk aturan yang selama ini dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.

Tindakan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh isu kebijakan luar negeri dan kebebasan berekspresi di tingkat pemerintahan kota.

Dalam dokumen yang diteken pada Kamis 1 Januari, Mamdani menetapkan seluruh perintah eksekutif yang dikeluarkan pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, kebijakan yang lebih lama tetap dipertahankan kecuali dicabut atau diubah secara khusus melalui perintah terpisah.

Keputusan tersebut berdampak langsung pada beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan Eric Adams menjelang akhir masa jabatannya. Salah satunya adalah perintah yang melarang lembaga pemerintah kota terlibat dalam boikot atau divestasi terhadap Israel. Aturan ini sebelumnya menuai kritik dari kelompok hak sipil dan aktivis kebebasan berekspresi.

Selain itu, Mamdani juga membatalkan perintah eksekutif yang diterbitkan pada Juni lalu terkait penerapan definisi luas antisemitisme. Definisi tersebut mencakup sejumlah bentuk kritik terhadap kebijakan Israel yang diklasifikasikan sebagai antisemitisme, sebuah pendekatan yang memicu perdebatan di kalangan akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil.

Meski mencabut sejumlah kebijakan tersebut, Mamdani tetap mempertahankan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kantor tersebut akan terus beroperasi, dan pencabutan kebijakan ini tidak memengaruhi perintah eksekutif darurat yang saat ini masih berlaku di kota tersebut.

Mengutip laporan The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dibatalkan terlihat sebagai langkah-langkah menit terakhir yang bertujuan membatasi pandangan politik yang tidak sejalan dengan posisi wali kota sebelumnya. Menurutnya, perubahan arah kebijakan oleh pemerintahan baru merupakan hal yang dapat dipahami.

Lieberman juuga menekankan kebebasan berbicara tidak seharusnya dibatasi oleh sudut pandang politik tertentu. Ia menilai prinsip tersebut berlaku bagi pandangan terkait Israel dan Gaza, aktivitas politik yang berkaitan dengan konflik tersebut, maupun isu-isu politik lain yang menjadi bagian dari ruang demokrasi di New York.

Langkah Mamdani ini diperkirakan akan terus memicu perdebatan, baik di tingkat lokal maupun nasional, terutama terkait batasan kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi isu geopolitik yang sensitif serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.***