Kondisi Guru PPPK di Mamuju yang Terancam
Sebanyak 1.300 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menghadapi ancaman tidak melanjutkan kontrak kerja pada tahun 2026. Ancaman ini muncul akibat pengetatan anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
Pemangkasan dana transfer insentif dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang memicu perubahan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini berdampak langsung pada penyesuaian anggaran daerah, termasuk untuk gaji pegawai seperti PPPK.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikpora) Mamuju, Khatmah Ahmad, saat ini pihaknya belum mengetahui kepastian perpanjangan kontrak guru PPPK. Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait perpanjangan kontrak bukanlah wewenang Disdikpora.
Sementara kami sekarang evaluasi kinerja ASN, ujar Khatmah kepada media, Jumat (12/12/2025).
Ia menekankan bahwa tugas Disdikpora hanya sebatas melakukan evaluasi kinerja guru PPPK dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, soal anggaran dan perpanjangan kontrak menjadi tanggung jawab instansi keuangan.
Terkait apakah kontraknya diperpanjang, itu di keuangan. Bukan di kami, tegasnya.
Khatmah menyebut total jumlah guru PPPK di Mamuju mencapai sekitar 1.300 orang dari tahap I, II, dan III. Ia meminta agar masyarakat atau pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang anggaran dapat mengkonfirmasi langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Mamuju.
Penjelasan dari BPKAD Mamuju
Rony, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Mamuju, menyatakan bahwa anggaran gaji PPPK telah disiapkan sesuai dengan batas masa perjanjian kerja. Ia mengklaim bahwa anggaran tersebut tersedia dan akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setahu saya anggarannya tersedia sesuai batas perjanjian kerja, kata Rony.
Tantangan yang Dihadapi
Pemangkasan dana transfer insentif dari pemerintah pusat memberi dampak signifikan terhadap anggaran daerah. Selain itu, rencana penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten.
Beberapa langkah strategis diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk meninjau ulang alokasi anggaran dan memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti gaji guru PPPK tetap terpenuhi.
Kebijakan dan Tindakan yang Diperlukan
Dalam situasi seperti ini, diperlukan komunikasi yang lebih transparan antara berbagai instansi terkait. Kepala Disdikpora Mamuju mengingatkan bahwa evaluasi kinerja guru PPPK tetap menjadi prioritas utama. Namun, tanpa adanya kejelasan terkait anggaran, proses evaluasi ini bisa saja terhambat.
Selain itu, masyarakat dan para guru PPPK juga memerlukan informasi yang jelas dan akurat mengenai status kontrak mereka. Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk masa depan.
Kesimpulan
Masalah yang dihadapi guru PPPK di Mamuju mencerminkan tantangan yang serius dalam pengelolaan anggaran daerah. Meski ada upaya untuk memastikan ketersediaan anggaran, masih ada ketidakpastian yang harus diatasi.
Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, keuangan, dan lembaga pengawasan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan dan kestabilan karier guru-guru yang telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan daerah.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar