Tiga Tahun Provinsi Papua Barat Daya, Masih Ada Tantangan Pembangunan
Provinsi Papua Barat Daya genap berusia tiga tahun. Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski telah memiliki pemerintahan yang definitif sejak 20 Februari 2025 dengan Gubernur Elisa Kambu dan Wakilnya Ahmad Nausrau, beberapa daerah masih kesulitan dalam memperoleh akses fasilitas dasar.
Salah satu contohnya adalah di Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Di wilayah Jl. Sorong-Makbon, khususnya RT 004/RW 008, Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Timur, warga Orang Asli Papua (OAP) masih belum menikmati pembangunan jalan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat.
Kondisi Jalan yang Mengkhawatirkan
Saat reporter dari Tribun Sorong, Petrus Bolly Lamak, melakukan kunjungan ke lokasi tersebut, ia melihat langsung kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Jalan masuk ke wilayah tersebut hanya beralaskan papan selebar 20 hingga 30 sentimeter. Warga harus berjalan melewati pohon dan rerumputan untuk sampai ke tempat tujuan.
Anak-anak OAP di sana sudah menunggu kedatangan reporter sejak beberapa menit sebelumnya. Mereka menyapa dengan senyum manis dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan motor karena tidak ada jalan yang layak. “Kaka parkir motor disini, baru kita jalan masuk karena tidak ada jalan untuk motor,” ujar anak-anak itu.
Setelah parkir, reporter dan anak-anak tersebut berjalan bersama sejauh 400 meter menuju rumah tempat ibadah. Saat itu hari semakin gelap, tetapi mereka tetap berjalan dengan percaya diri.
Pengalaman Warga Setempat
Usai ibadah, reporter bertanya kepada warga tentang kondisi jalan yang memperihatinkan. Seorang ibu menjelaskan bahwa Pemkot Sorong sudah berupaya membangun jalan masuk, namun terkendala hak ulayat. Ia mengatakan bahwa selama 33 tahun tinggal di sini, warga tidak pernah merasakan adanya pembangunan jalan.
“Kami selama ini terpaksa menikmati saja apa yang ada, kami jalan saja dari depan ke sini, mungkin pemerintah bisa cari solusi seperti apa supaya jalan bisa dibangun,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa ketika hujan, air bisa naik setinggi pinggang orang dewasa, sehingga warga tidak bisa keluar beli makanan. Anak-anak yang ke sekolah harus membuka sepatu dan seragam serta mengenakan baju rumah. Setiba di sekolah, mereka mengganti pakaian dan pakai sepatu untuk melanjutkan kegiatan belajar.
Harapan Warga di HUT Ke-3 Papua Barat Daya
Warga di sini berharap bahwa pada perayaan HUT Ke-3 Papua Barat Daya, pemerintah dapat melihat dan mencari solusi agar mereka bisa menikmati jalan yang layak. “Kami tidak minta banyak, cukup jalan supaya kendaraan bisa masuk ke rumah kami,” ujar ibu tersebut.
Selain jalan, warga juga mengakui bahwa mereka telah mendapatkan bantuan listrik sejak 2015. Namun, hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dalam situasi seperti ini, diperlukan inovasi dan kepemimpinan yang mampu mengatasi tantangan pembangunan. Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan, pemimpin daerah harus mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan agar komponen pembangunan tidak terhenti. Semoga harapan warga di sini dapat segera terwujud.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar