BANDA ACEH, nurulamin.pro
Pemerintah Provinsi Aceh kembali mengerahkan sebanyak 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Kali ini, para ASN ditugaskan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terendam lumpur.
Juru Bicara (Jubir) Pemprov Aceh, Muhammad MTA mengungkapkan bahwa ribuan ASN tersebut telah bergerak ke lokasi terdampak banjir sejak Jumat (2/1/2025).
Keberangkatan mereka dilakukan secara mandiri oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tidak menyebabkan kemacetan lalu-lintas, khususnya di jembatan penghubung Kuta Blang dan Awe Geutah, Kabupaten Bireuen.
Pada tahap ke-II ini, relawan ASN Pemerintah Aceh khususnya ditugaskan untuk membersihkan sekolah-sekolah, SD, SMP, SMU/SMK karena aktivitas sekolah akan diaktifkan mulai 5 Januari. Fokus utama penugasan adalah wilayah Aceh Tamiang.
Muhammad MTA menjelaskan, para relawan ASN berangkat dengan fasilitas SKPA secara mandiri, termasuk peralatan kerja dan dapur umum. Di lapangan, mereka akan berkoordinasi dengan pos komando kabupaten dan kota serta bergabung dengan petugas dan relawan lain seperti BNPB, TNI, Polri, dan masyarakat.
Penugasan relawan ASN ini akan terus dilakukan secara bertahap dan simultan dalam waktu cepat dan beriringan.
Sementara itu, Pemerintah Aceh juga sedang menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir menyatakan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat.
“Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
M Nasir menargetkan dokumen R3P tersebut dapat diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait paling lambat 20 Januari 2026.
Menurutnya, seluruh dampak bencana banjir dan longsor harus masuk dalam dokumen R3P, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi.
“Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujarnya.
Langkah-Langkah Pemerintah Aceh dalam Penanganan Bencana
-
Pengamanan Lalu Lintas
Keberangkatan ASN dilakukan secara mandiri oleh SKPA untuk menghindari kemacetan lalu lintas, terutama di jembatan penghubung Kuta Blang dan Awe Geutah. -
Fokus pada Sekolah
Penugasan ASN pada tahap ke-II difokuskan pada pembersihan sekolah-sekolah, SD, SMP, SMU/SMK karena aktivitas sekolah akan diaktifkan mulai 5 Januari. -
Koordinasi dengan Relawan Lain
Para relawan ASN akan berkoordinasi dengan pos komando kabupaten dan kota serta bergabung dengan petugas dan relawan lain seperti BNPB, TNI, Polri, dan masyarakat. -
Penyusunan R3P
Pemerintah Aceh sedang menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat. -
Target Penyelesaian R3P
Dokumen R3P akan diserahkan kepada BNPB serta kementerian dan lembaga terkait paling lambat 20 Januari 2026. -
Keterlibatan Data dan Informasi
Tim penyusun R3P bekerja berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh kabupaten dan kota. Semua dampak bencana harus terdata. -
Tujuan Akhir
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan selesai pada tahun 2028.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar