5 Kabupaten di Jawa Tengah dengan Pengangguran Terbanyak 2025, Brebes Berada di Posisi Berapa?

Tantangan Pengangguran di Lima Kabupaten Jawa Tengah

Sepanjang tahun 2025, masalah pengangguran tetap menjadi isu krusial yang menghimpit berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Data dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa lima kabupaten memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di provinsi ini. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro maupun dinamika lokal seperti struktur industri, kualitas pendidikan, dan mobilitas tenaga kerja.

Berikut adalah lima kabupaten dengan jumlah pengangguran terbanyak di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025:

1. Kabupaten Brebes: Kota Bawang dengan TPT Tertinggi

Kabupaten Brebes menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Jawa Tengah pada 2025. Dikenal sebagai “Kota Bawang” karena produksi bawangnya yang melimpah, Brebes mencatat TPT sebesar 8,35 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata provinsi, menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi sektor pertanian dengan serapan tenaga kerja formal.

Meski sektor pertanian masih mendominasi, rendahnya nilai tambah dan minimnya diversifikasi industri menyebabkan banyak angkatan kerja muda kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung pun menjadi pilihan, namun tidak semua berhasil terserap di sektor formal.

2. Kabupaten Cilacap: Industri Besar Tak Menjamin Penyerapan Optimal

Cilacap, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri dan energi di Jawa Tengah, justru mencatat TPT sebesar 7,83 persen. Keberadaan kilang minyak, pelabuhan, dan kawasan industri tidak serta-merta menjamin penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal.

Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Banyak perusahaan besar di Cilacap lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap lebih siap secara teknis dan manajerial. Di sisi lain, sektor informal seperti perdagangan kecil dan jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk usia produktif.

3. Kabupaten Tegal: Tantangan di Tengah Tradisi Wirausaha

Kabupaten Tegal berada di posisi ketiga dengan TPT mencapai 7,53 persen. Daerah ini sebenarnya memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat, terutama di sektor logam dan kerajinan. Namun, tantangan muncul ketika generasi muda mulai enggan melanjutkan usaha keluarga dan lebih memilih pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih stabil.

Sayangnya, lapangan kerja formal di Tegal belum berkembang secara signifikan. Hal ini diperparah oleh kurangnya investasi baru dan keterbatasan akses pelatihan kerja yang relevan. Akibatnya, banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang menganggur atau bekerja di bawah standar upah minimum.

4. Kabupaten Banyumas: Urbanisasi Tak Selalu Sejalan dengan Ketersediaan Kerja

Banyumas, dengan pusat kotanya di Purwokerto, mencatat angka pengangguran yang juga cukup tinggi meski tidak setinggi tiga kabupaten sebelumnya. Sebagai daerah yang berkembang pesat secara urban, Banyumas menghadapi tantangan klasik: pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja.

Sektor jasa dan pendidikan memang tumbuh, namun belum mampu menyerap seluruh lulusan baru yang setiap tahun memasuki pasar kerja. Banyak dari mereka akhirnya memilih bekerja di sektor informal atau merantau ke luar daerah. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan ketenagakerjaan yang matang menjadi salah satu penyebab utama tingginya pengangguran di wilayah ini.

5. Kabupaten Pemalang: Ketimpangan Akses dan Minimnya Investasi

Kabupaten Pemalang melengkapi daftar lima besar dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah. Letaknya yang strategis di jalur pantura tidak serta-merta menjadikannya magnet investasi. Ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Sebagian besar penduduk Pemalang masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional. Minimnya pelatihan kerja dan keterbatasan akses modal membuat banyak usaha mikro sulit berkembang. Akibatnya, banyak penduduk usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu dengan penghasilan rendah.

Fenomena tingginya angka pengangguran di lima kabupaten tersebut mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi Jawa Tengah dalam mengelola bonus demografi. Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk usia kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak menjadi isu utama yang perlu segera diatasi.

Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menarik investasi, memperkuat pendidikan vokasi, serta mendorong kewirausahaan berbasis potensi lokal. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penting bagi setiap kabupaten untuk memiliki peta jalan ketenagakerjaan yang jelas, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan zaman. Transformasi digital, ekonomi hijau, dan industri kreatif bisa menjadi peluang baru yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif, diharapkan angka pengangguran di Jawa Tengah dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.