Seorang dosen dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia, Bivitri Susanti, mengkritik cara Presiden Prabowo Subianto menangani bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera pada akhir November lalu. Ia menilai bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh Kepala Negara masih terkesan formalitas belaka.
Menurut Bivitri, meskipun Presiden melakukan tiga kali kunjungan ke lokasi bencana, tidak ada instruksi signifikan yang dikeluarkan untuk segera mengakhiri penderitaan para korban. Ia menilai bahwa dalam beberapa kunjungan tersebut, Prabowo hanya fokus pada pencitraan.
Pada kunjungan pertama yang dilakukan pada 1 Desember lalu, misalnya, Prabowo menyampaikan pernyataan tentang pemberantasan korupsi di hadapan warga, alih-alih fokus pada masalah yang mereka hadapi. Bahkan, ia menyebut kondisi banjir dan longsor saat itu sudah membaik.
Dalam kunjungan kedua yang dilakukan pada 7 Desember lalu, Bivitri menjelaskan bahwa Prabowo kembali menggunakan berbagai gimik untuk menarik perhatian publik dengan mencicipi menu makanan yang disajikan kepada pengungsi. Karena dia (Prabowo) ke sana tuh ngomong-ngomong saja. Lalu makan ikan tongkol. Jadi performatif lagi jadinya, kan, ujarnya.
Salah satu tokoh di film Dirty Vote ini juga merasa tidak percaya dengan pernyataan Prabowo yang meminta warga untuk menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Ucapan tersebut disampaikan Prabowo saat kunjungan ke Aceh pada Jumat, 12 Desember 2025.
Bivitri, yang merupakan pendiri Pusat Studi Kajian Hukum atau PSHK, menjelaskan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo jika benar-benar ingin menanggulangi bencana Sumatera secara efektif. Ia menegaskan bahwa Presiden harus menetapkan tragedi ini sebagai bencana nasional.
Menurut Bivitri, penyebutan bencana nasional bukan sekadar status kosong, melainkan akan memastikan bahwa bencana ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Status bencana nasional juga akan memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkah yang diambil oleh petugas lapangan untuk membantu para korban.
Komando itu maksudnya benar-benar kalau ada penyaluran (bantuan) di daerah mana. Penyeberangannya bagaimana. Jadi dia yang punya wewenang itu. Ini kan lintas daerah, maka harus pusat yang ambil alih. Tidak ada cara lain, kata Bivitri.
Tanpa adanya komando pusat, menurutnya, penyaluran bantuan akan berjalan lambat dan tidak efektif. Ia mendapatkan informasi bahwa banyak bantuan menumpuk di bandara karena tidak tahu bagaimana distribusinya.
Presiden Prabowo kembali mengunjungi wilayah terdampak banjir Sumatera pada Jumat, 12 Desember 2025. Ia tiba di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1. Ini adalah kunjungan ketiga Prabowo ke lokasi bencana setelah kunjungan pertama pada 1 Desember dan kunjungan kedua pada 7 Desember lalu.
Dalam kunjungan pada 7 Desember, Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri dan lembaga. Dalam pertemuan itu, ia menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Mengenai distribusi bantuan, Prabowo menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat terdampak harus tiba tepat waktu.
Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Obat-obatan harus segera, prioritas, ucap Prabowo dalam rapat yang digelar di Aceh.
Jumlah korban dalam banjir Sumatera kini hampir mencapai 1.000 jiwa. Dalam dashboard geoportal penanganan darurat banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, BNPB mencatat jumlah korban meninggal sebanyak 990 orang pada Kamis, 11 Desember 2025. Korban meninggal terbanyak berada di Aceh sebanyak 407 orang, kemudian Sumatera Barat sebanyak 240 jiwa, dan 343 di Sumatera Utara.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar