Aksi KNPB di Sentani, DPRK Jayapura Terima Aspirasi HAM Global

DPRK Jayapura Menerima Aspirasi Massa Aksi KNPB dalam Peringatan HAM Sedunia

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura menerima aspirasi dari massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (10/12/2025). Acara ini berlangsung dengan suasana yang terkendali dan damai. Aspirasi yang disampaikan oleh KNPB diterima langsung oleh Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Yusuf Yambeyabdi, serta Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay.

Ruddy Bukanaung menyampaikan bahwa DPRK hadir untuk mendengarkan seluruh keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang diterima akan segera dikawal dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga memberikan apresiasi kepada ratusan simpatisan yang mengikuti peringatan HAM Sedunia, karena menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.

"Saya memberi apresiasi untuk semua rekan-rekan KNPB yang sudah hadir hari ini menyampaikan aspirasi dengan tertib, ini menjadi contoh bagi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia yang sedang memperingati hari HAM Sedunia," ujarnya.

Ia berharap semua pihak dapat menjaga kondusifitas daerah. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan merupakan bagian dari upaya melindungi hak setiap warga negara dalam menyatakan pendapat. "Jadi tidak ada ancaman di dalamnya," tambahnya.

Ruddy juga mengimbau agar massa aksi dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Ia meminta mereka tetap menjaga suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Hari Raya Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026.

"Setelah kegiatan ini tertib kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan menjaga suasana keamanan dan kamtibmas karena Desember 2025 ini akan merayakan Hari Natal."

Pernyataan Sikap KNPB Pusat dan KNPB Sentani

Dalam pernyataan sikapnya, KNPB Pusat bersama KNPB Sentani menyampaikan 10 tuntutan terhadap pemerintah Indonesia. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua KNPB Sentani Sadrakcs Lagoan, sebagai berikut:

  • Hentikan operasi militer ofensif, serangan udara dan pengeboman kampung, tarik pasukan non organik dari Papua
  • Buka akses tanpa syarat bagi jurnalis internasional, lembaga internasional, dan pemantau independen
  • Terima misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil
  • Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang terus didiskriminalisasi

  • Hentikan ekspansi industri seperti PT Freeport Indonesia, Blok Wabu, sawit, Food Estate
  • Hentikan pengambilan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer dan kembalikan tanah adat kepada miliknya
  • Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang
  • Hentikan pembungkaman budaya dan digital termasuk kriminalisasi simbol identitas dan pemutusan internet

  • Bangun mekanisme pemantauan jangka panjang termasuk pelapor khusus PBB untuk masyarakat
  • Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan final untuk menyelesaikan akar konflik di Papua.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan