Kekuatan Moral Mahasiswa Menghadapi Sikap Pejabat
Ketegangan antara Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dengan elemen mahasiswa kembali memuncak. Polemik mencuat setelah sikap Sekda dinilai menantang kritik mahasiswa, sehingga memicu reaksi keras dari HMI MPO Se-Jakarta.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, Fadhlan Rahman, menilai pernyataan Sekda sebagai bentuk arogansi pejabat publik terhadap kelompok mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelecehan terhadap gerakan moral anak bangsa.
Dalam keterangan resminya, Fadhlan menegaskan bahwa HMI MPO tidak akan mundur selangkah pun menghadapi sikap pejabat yang dinilai anti-kritik. Jika Sekda DKI Jakarta berani menantang HMI MPO Se-Jakarta, maka kami tegaskan tantangan itu diterima! Tetapi sebelum bicara nyali, bicarakan dulu rekam jejak. Publik perlu pejabat yang bersih, bukan yang bermasalah, ujar Fadhlan.
HMI Desak Gubernur Bertindak
Menurut Fadhlan, posisi Sekretaris Daerah merupakan jantung birokrasi yang seharusnya menjadi teladan pelayanan publik. Ia menyebut Gubernur DKI Jakarta tidak boleh menutup mata atas kegelisahan masyarakat yang disampaikan melalui organisasi mahasiswa.
Gubernur DKI jangan diam. Jika seorang Sekda sudah menunjukkan sikap anti kritik dan berani menantang mahasiswa, itu tanda bahaya. Kami mendesak copot Sekda bermasalah itu sekarang, sebelum situasi makin keruh, tegasnya.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa bukanlah kelompok yang bisa diremehkan karena memiliki kekuatan moral untuk mengawal integritas pemerintahan. Jangan sekali-kali mencoba mengintimidasi gerakan mahasiswa. Kami tidak punya kepentingan lain selain menegakkan integritas pemerintahan. Kalau Sekda terus arogan, maka kami akan turun dengan kekuatan penuh. Tantangan akan kami jawab di lapangan, kata Fadhlan.
Tuntutan Aksi HMI MPO
Dalam pernyataan resminya, HMI MPO merilis sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga penegak hukum. HMI menekankan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk desakan moral dari mahasiswa kepada pemerintah.
Berikut tuntutan yang disampaikan HMI MPO Se-Jakarta:
- Mendesak Gubernur DKI Jakarta mencopot Sekda Uus Kuswanto. HMI menilai Sekda tidak layak memimpin birokrasi jika dinilai masyarakat gagal memberi pelayanan.
- Meminta KPK dan Kejaksaan menindaklanjuti laporan publik terkait dugaan korupsi di Disbud DKI sebagaimana tercantum dalam temuan BPK 2023. HMI meminta agar aparat penegak hukum mempertimbangkan peningkatan proses hukum bila ditemukan unsur pidana.
- Mengusut dugaan intervensi dalam pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat. HMI meminta pemerintah memastikan tidak ada praktik yang berpotensi menciptakan Dewan Kota yang tidak independen.
- Menjadikan evaluasi Sekda sebagai pintu masuk pembenahan birokrasi. HMI mendesak Pemprov mempercepat pembersihan pejabat yang dianggap tidak berintegritas.
HMI MPO Tunggu Respons Gubernur
HMI MPO Se-Jakarta kini menunggu langkah resmi dari Gubernur DKI Jakarta terkait polemik tersebut. Publik juga menantikan apakah Pemerintah Provinsi akan melakukan evaluasi kedudukan Sekda atau tetap mempertahankan posisi saat ini.
Fadhlan menutup dengan penegasan bahwa tuntutan ini bukan semata kepentingan organisasi, tetapi menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Ini bukan hanya tentang HMI MPO. Ini tentang masa depan Jakarta. Copot Sekda bermasalah atau bersiap menghadapi perlawanan mahasiswa tanpa kompromi, ujarnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar