Polemik Jalan Rusak di Desa Pada Asih
Polemik terkait jalan rusak di Desa Pada Asih kembali memanas setelah Angling Kusumah, seorang aktivis muda dari Garut, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa kerusakan jalan belum diperbaiki karena adanya pemangkasan Bantuan Keuangan Desa (Bankeu Des) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Angling, alasan tersebut tidak menjawab inti persoalan dan justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai transparansi dan prioritas anggaran desa.
“Saya tegaskan bahwa pemerintah desa tidak bisa terus menerus berlindung di balik isu pemangkasan anggaran provinsi,” ujar Angling saat diminta tanggapannya. Ia menilai bahwa Dana Desa (DD) tetap diterima setiap tahun dan seharusnya cukup untuk menangani kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan jalan yang sudah lama dikeluhkan warga.
“Pertanyaan simpel tapi fundamental, Dana Desa itu sebenarnya dipakai untuk apa? Masa perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak saja tidak disentuh? Jangan lempar bola ke provinsi kalau PR di desa sendiri belum dibereskan,” kritik Angling. Ia menegaskan bahwa meski anggaran tidak besar, pemerintah desa seharusnya tetap bisa melakukan perbaikan skala kecil atau tambal sulam agar aktivitas warga tidak terganggu.
Dampak Jalan Rusak pada Ekonomi Warga
Angling menekankan bahwa jalan rusak bukan hanya soal permukaan tanah berlubang atau berlumpur. Lebih jauh dari itu, kondisi tersebut berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga. Petani kesulitan mengangkut hasil bumi, kendaraan sering terperosok, warga harus ekstra hati-hati membawa kebutuhan rumah tangga, hingga anak-anak sekolah pun sering terlambat karena akses yang tidak layak dilalui.
“Jalan itu urat nadi ekonomi rakyat. Kalau dibiarkan rusak lama banget, berarti ada masalah serius dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan seharusnya menjadi prioritas nomor satu, bukan malah diabaikan dengan dalih anggaran dipotong provinsi.
Transparansi Penggunaan Anggaran Desa
Selain mempertanyakan prioritas pembangunan, Angling juga menyinggung soal minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran desa. Ia menyebut bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui ke mana uang publik dialokasikan.
“Kalau memang dana terbatas, tunjukkan kemana saja posnya. Jangan sampai warga justru bingung karena kebutuhan paling mendasar seperti jalan tidak tersentuh. Transparansi itu bukan pilihan, itu kewajiban,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kejujuran dan keterbukaan pemerintah desa adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Peran Pihak Kecamatan
Tidak hanya menyasar pemerintah desa, Angling juga meminta pihak kecamatan untuk tidak hanya menerima laporan sepihak. Menurutnya, kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten harus turut memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
“Pihak kecamatan jangan cuma menerima laporan tertulis. Turun ke lapangan, lihat sendiri. Kalau memang jalan rusaknya parah dan tidak ada usaha perbaikan, itu harus jadi perhatian serius,” ujarnya. Pengawasan aktif dari kecamatan dinilai penting agar tidak ada lagi alasan yang menyesatkan atau seolah-olah menimpakan kesalahan pada pihak lain.
Solusi Sederhana untuk Perbaikan Jalan
Angling menyampaikan bahwa memperbaiki jalan tidak harus menunggu proyek miliaran atau program besar. Setidaknya, pemerintah desa dapat melakukan perbaikan sederhana agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman.
“Jangan nunggu anggaran jumbo. Tambal sulam pun sangat membantu warga. Yang penting ada itikad baik dan kesadaran bahwa jalan adalah kebutuhan vital,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Padaasih belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik keras dari Angling Kusumah.
Sebagai aktivis, Angling berharap langkah nyata segera dilakukan bukan sekadar pernyataan yang melempar kesalahan ke pihak lain. “Masalah jalan rusak tidak boleh lagi menjadi isu musiman, tetapi harus ditangani secara prioritas demi kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat,” tegasnya. Angling menyebutkan, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Gedung DPRD dan semua pihak yang terlibat akan diajak untuk mendapatkan titik permasalahan penyelesaiannya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar