Al-Farlaky ajukan HGU dan lahan KAI jadi huntara, minta petunjuk Mendagri

Ringkasan Berita:

• Al-Farlaky, saat ini sedang mengajukan lahan milik KAI dan lahan HGU menjadi lokasi Huntara dan Huntap untuk para korban banjir.
• Al-Farlaky meminta langsung petunjuk dari Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan pertemuan di Banda Aceh.
• Titik lokasi di Aceh Timur yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Huntara, yaitu di Idi Rayeuk, Julok, Simpang Ulim, dan Pante Bidari. 

nurulamin.pro, BANDA ACEH - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, saat ini sedang mengajukan lahan milik Kereta Api Indonesia (KAI) dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi lokasi hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) untuk para korban banjir.

Terkait hal ini, Al-Farlaky meminta langsung petunjuk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kesempatan pertemuan di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). “Ini ada dua masalah di Aceh Timur terkait perumahan. Terkait status tanah, satu soal tanah milik KAI dan satu lagi terkait lahan HGU. Mohon dukungan Bapak,” kata Al-Farlaky.

Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera langsung merespons permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa tanah milik KAI dapat diusulkan, namun untuk lahan HGU perlu dibuat surat kepada pihak terkait. “Kalau untuk tanah Kereta Api, itu kan milik BUMN, boleh saja (diusulkan). Kalau untuk tanah HGU, nanti Bapak surati saja pihak terkait,” ujar Tito.

Al-Farlaky kemudian meminta konfirmasi apakah perlu membuat surat untuk kedua lahan tersebut. “Dua-duanya saya buat surat ya, Pak?” tanya Al-Farlaky. Lalu Tito Karnavian menjawab, “Iya, buat surat kepada kedua pihak tersebut.” 

Politisi muda Partai Aceh ini juga menekankan bahwa lahan HGU dimaksud bukan milik pribadi, melainkan milik negara, dan mereka hanya pemegang hak usaha saja. “Lahan HGU itu kan bukan milik pribadi, itu milik negara, mereka hanya pemegang hak usaha saja,” ucap Al-Farlaky. 

Mendagri Tito Karnavian kemudian menyetujui permintaan Al-Farlaky dan berjanji untuk membantu prosesnya. “Perintah Presiden tanah negara itu prioritas buat rumah (hunian korban bencana). Anda buat surat resmi tembuskan ke saya,” pungkas Tito.

Dikonfirmasi ulang kemarin, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky menjelaskan, lahan milik KAI dan HGU itu nantinya akan digunakan sebagai lokasi huntara dan huntap. Lahan milik KAI ia sebutkan berada di kawasan Idi Rayeuk, lahan milik pribadi di Lokop, dan lahan HGU di kawasan Simpang Jernih. “Saat ini sedang dalam proses pengajuan, untuk Huntara dan Huntap” ucapnya.

Uji Geologi

Sementara sampai saat ini, Bupati menjelaskan, sudah ada beberapa titik lokasi di Aceh Timur yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Huntara, yaitu di Idi Rayeuk, Julok, Simpang Ulim, dan Pante Bidari. Namun untuk pembangunannya, beberapa titik masih menunggu kajian dari tim geologi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, menegaskan langkah tersebut diambil untuk mencegah risiko longsor dan ambles, terutama di wilayah bantaran sungai yang sebelumnya diterjang banjir bandang.

Menurutnya, pengalaman bencana menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan rawan tanpa kajian teknis justru berpotensi menimbulkan korban baru. Karena itu, pemerintah daerah menunggu hasil pemetaan struktur tanah oleh tim geologi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Keselamatan pengungsi menjadi pertimbangan utama. Huntara tidak boleh dibangun di lahan yang berisiko,” ujar Syahrizal, Minggu (11/1/2026).

Ia menjelaskan, tidak semua lahan kosong dapat dijadikan lokasi hunian sementara. Diperlukan analisis geoteknik, termasuk daya dukung tanah dan sistem resapan air, agar Huntara layak dan aman ditempati. Meski jadwal kedatangan tim teknis belum dipastikan, pemerintah memastikan seluruh kawasan bantaran sungai akan dipetakan sebagai prioritas. Sambil menunggu hasil kajian, sejumlah Huntara yang dinilai relatif aman mulai dibangun secara bertahap.(yos/al)

1.094 Penerima Huntap Diserahkan ke BNPB

PEMKAB Aceh Timur menyerahkan data sebanyak 1.094 penerima rumah hunian tetap tahap pertama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyerahan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat proses pembangunan hunian bagi korban banjir yang terdampak di wilayah tersebut.

Penyerahan data dilakukan oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky pada Minggu (11/1/2026). Menurutnya, data penerima hunian tetap tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Bireuem Bayeum, Idi Tunong, Indra Makmu, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Ranto Selamat, Ranto Peureulak, Peureulak, dan Sungai Raya.

Seluruh data telah didata secara by name by address (BNBA) sehingga diharapkan proses pembangunan rumah dapat segera dilakukan oleh BNPB. “Kita sudah meminta agar pembangunan rumah bisa dilakukan secepatnya oleh BNPB, baik hunian sementara maupun hunian tetap,” ujar Al-Farlaky.

Bupati juga menyampaikan bahwa menjelang bulan Ramadhan pada Februari mendatang, seluruh hunian sementara diharapkan sudah rampung dibangun sehingga para korban banjir dapat segera menempati tempat tinggal sementara dan dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman.

Al Farlaky menambahkan bahwa data tahap berikutnya akan terus dikirimkan secara berkala kepada BNPB, sementara pendataan detail seluruh kerusakan terus dilakukan oleh masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(nurulamin.pro)