Ambisi Prabowo kebut groundbreaking proyek hilirisasi baru tahun ini

nurulamin.pro, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mulai merancang arah besar pembangunan industri dan energi Indonesia melalui proyek hilirisasi.

Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Minggu (11/1/2026). Agenda utamanya bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan menyatukan potongan-potongan kebijakan strategis: dari pengembangan teknologi, proyek hilirisasi bernilai miliaran dolar, hingga infrastruktur energi yang digadang menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut rapat tersebut digelar di Hambalang sebagai bagian dari tradisi kerja Presiden yang kerap memilih suasana lebih tenang untuk membahas isu-isu strategis.

“Pada hari Minggu ini, 11 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat,” tulis Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (12/1/2026).

Dalam rapat tersebut, satu tema menjadi benang merah: hilirisasi. Presiden mencermati secara khusus perkembangan proyek-proyek penghiliran nasional yang selama ini menjadi prioritas pemerintahan.

Pemerintah, kata Teddy, menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi pada awal Februari 2026. Total nilai investasinya mencapai US$6 miliar, atau setara sekitar Rp100 triliun.

“Perkembangan rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi senilai US$6 miliar pada awal Februari 2026,” tulis Teddy.

Enam proyek ini bukan proyek berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi.

Di balik deretan proyek tersebut, nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia muncul sebagai motor penggerak. Lembaga pengelola investasi strategis ini dipimpin langsung oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan mengungkapkan, Danantara akan memulai groundbreaking sedikitnya lima proyek hilirisasi pada awal 2026. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/1/2026), dia membeberkan beberapa proyek utama.

“Bauksit, refinery aluminium di Mempawah. Kemudian refinery di Cilacap, kemudian di Banyuwangi. Saya lupa, pokoknya ada lima lah,” ujarnya sambil tersenyum.

Rosan kemudian merinci lebih detail. Di Mempawah, Kalimantan Barat, akan dibangun smelter alumina senilai US$2,4 miliar serta fasilitas produksi alumina grade smelter (SGA) dari bauksit senilai US$890 juta. Dua proyek ini menjadi kunci bagi ambisi Indonesia menguasai rantai nilai aluminium dari hulu hingga hilir.

Di Jawa Tengah, tepatnya di Kilang Cilacap, Danantara mengembangkan fasilitas produksi bioavtur senilai US$1,1 miliar langkah strategis untuk mendukung transisi energi sekaligus industri penerbangan berkelanjutan.

Selain itu, ada pengembangan fasilitas bioetanol senilai US$80 juta serta proyek hilirisasi kelapa terintegrasi di Morowali senilai US$100 juta yang telah berjalan. Bahkan sektor pangan pun disentuh, melalui pengembangan lima dari total 12 fasilitas budidaya unggas yang kini tengah dikerjakan.

Sepekan sebelum rapat Minggu itu, Rosan sebenarnya telah lebih dulu melaporkan perkembangan proyek-proyek tersebut langsung kepada Presiden Prabowo di Hambalang, Minggu (4/1/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy kembali menegaskan bahwa kelima proyek tersebut akan menjalani tahap groundbreaking pada awal Februari 2026, tersebar di beberapa provinsi dengan total investasi US$6 miliar.

Selain hilirisasi mineral dan energi, Danantara juga mengajukan proyek waste to energy sebuah upaya menertibkan pengelolaan sampah agar tidak hanya mengurangi volume sampah terbuka, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi.

Dari DME hingga Pengolahan Sampah

Di sektor energi, satu proyek lama kembali digagas yakni dimethyl ether (DME), gasifikasi batu bara sebagai substitusi LPG impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa proyek DME membutuhkan pendalaman serius. Dia meminta waktu sekitar satu bulan untuk mematangkan detail proyek sebelum masuk tahap pembangunan.

“Kasihkan saya waktu satu bulan lagi. Untuk mendetailkan, saya dengan Pak Rosan nanti akan menyelesaikan dalam kurun waktu satu bulan,” kata Bahlil usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

Proyek DME bukan tanpa sejarah. Investor Amerika Serikat sempat hengkang dari proyek DME di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur pada 2023 karena dinilai tidak ekonomis. Rencana masuknya investor China pun belum terealisasi.

Namun pemerintahan Prabowo menilai DME terlalu strategis untuk ditinggalkan. Selain mengurangi ketergantungan impor LPG, proyek ini juga menyerap batu bara domestik dan membuka lapangan kerja baru.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan langsung memimpin peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi pada Januari 2026.

“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi,” ujar Prasetyo.

Tak berhenti di situ. Pada Februari dan Maret 2026, Presiden dijadwalkan melanjutkan agenda groundbreaking hingga total sekitar 18 proyek hilirisasi.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy di 34 kabupaten/kota. Setiap fasilitas ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari.

“Sesegera mungkin sampah-sampah tersebut diolah sehingga tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” kata Prasetyo.

Selain energi dan industri, proyek hilirisasi juga menyentuh sektor pertanian dan perikanan. Mulai dari kampung nelayan, pembangunan kapal tangkap ikan, hingga pengolahan komoditas bernilai tinggi seperti kopi dan cokelat.

Jika proyek-proyek itu benar-benar terealisasi sesuai jadwal, awal 2026 bisa menjadi titik balik penting: saat Indonesia mulai menuai hasil dari strategi hilirisasi yang selama bertahun-tahun digagas, diperdebatkan, dan disempurnakan.

Dari smelter aluminium hingga bioavtur, dari DME hingga pengolahan sampah, pemerintah tampaknya ingin mengirim satu pesan jelas Indonesia tidak ingin lagi berdiri di ujung rantai pasok global. Dia ingin berada di tengah, bahkan di depan. Dan dari sebuah rapat terbatas di Hambalang, fondasi itu mulai dipasang.