AMPG Menyangkal Pernyataan Bahlil Soal Aliran Listrik Aceh

Angkatan Muda Partai Golkar Bantah Pernyataan Bahlil Lahadalia

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menegaskan bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tentang pemulihan aliran listrik di Aceh tidak mengandung unsur kebohongan. Hal ini dilakukan untuk melindungi reputasi dan kredibilitas Bahlil setelah adanya kritik dari warga Aceh terkait pernyataannya.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Ketua Umum AMPG, Said Aldi Al Idrus, menjelaskan bahwa angka 93 persen yang disampaikan oleh Bahlil merujuk pada pemulihan sistem kelistrikan utama PLN, termasuk pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Namun, angka tersebut bukan mencerminkan jumlah pelanggan rumah tangga yang telah mendapatkan aliran listrik.

"Poin pentingnya adalah sistem kelistrikan Aceh sudah 93 persen pulih dan mampu menyalurkan listrik. Namun, proses distribusi (listrik) ke rumah warga tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang, terutama di wilayah tertentu yang belum merasakan listrik secara penuh," ujar Said dalam keterangan tertulis.

Perbedaan Data dan Kondisi Lapangan

Said menilai wajar jika ada perbedaan antara data pemulihan sistem dan kondisi riil di lapangan. Kerusakan jaringan tegangan menengah, terputusnya akses, dan perbaikan gardu distribusi pasca-bencana adalah dinamika teknis yang membutuhkan penanganan bertahap.

Ini bukan kesalahan data, melainkan dinamika teknis di lapangan yang berubah dari jam ke jam. Oleh sebab itu, sangat wajar bila angka pemulihan sistem sudah tinggi, tetapi masih ada wilayah tertentu yang belum merasakan listrik secara penuh, tambahnya.

Optimisme dan Transparansi

Kalimat Bahlil dianggap sebagai bentuk optimisme pemulihan listrik di Aceh. Said menilai pernyataan tersebut mencerminkan transparansi dan memberikan dorongan moral kepada petugas PLN yang bekerja 24 jam non-stop.

"Pemerintah hadir dan bekerja langsung di lapangan. Kita harus menghargai upaya besar para petugas yang mempertaruhkan tenaga dan waktu untuk mempercepat pemulihan," kata dia.

Fokus pada Bantuan Korban Bencana

Alih-alih membahas angka-angka soal aliran listrik, AMPG mengajak semua pihak untuk fokus pada bantuan korban bencana. Prioritas utama saat ini, kata Said, adalah mendukung percepatan pemulihan agar seluruh Aceh segera terang dan aktivitas masyarakat pulih sepenuhnya.

Laporan AHY Tentang Kondisi Aceh Tamiang

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui dalam kunjungan Rabu, 3 Desember lalu ke Kabupaten Aceh Tamiang, situasinya sangat parah. Dalam observasinya, hampir semua infrastruktur, bangunan milik masyarakat dan pemerintah mengalami rusak berat.

Ia pun berpesan kepada jajaran Pemkab Aceh Tamiang untuk segera mendistribusikan sembako, karena masyarakat tak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga.

"Kami juga ingin memastikan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah kepala balai bisa bekerja secara efektif dan taktis. Mereka harus mampu segera menyambungkan Aceh Tamiang dengan daerah-daerah lain, antar kecamatan dan desa," ujar AHY.

Kekurangan dalam Pemulihan Listrik

AHY juga mendapatkan laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, bahwa listrik belum mengalir ke sana hingga Rabu lalu. Ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh pemerintah.

Bahlil Meminta Maaf atas Pernyataannya

Usai diprotes warga Aceh karena dianggap memberikan laporan yang tidak benar kepada Presiden, Bahlil pun meminta maaf. Ia berdalih berdasarkan hitungan awal, pemulihan akses listrik dapat mencapai 93 persen. Namun karena masih banyak kendala yang tidak terduga di lapangan, sehingga proses pemulihan tidak dapat berjalan secepat perkiraan awal.

"Memang secara estimasi di awal bisa kami (pikir) bisa diselesaikan secara cepat, yang dilaporkan oleh tim PLN kepada kami. Namun, kondisi yang tidak pernah diduga kemudian di lapangan terjadi ada hal-hal yang harus kami lakukan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa, 9 Desember 2025.

Ia pun mengakui masih banyak kekurangan dalam proses pemenuhan ketersediaan listrik di lokasi yang terdampak banjir dan longsor. "Karena itu, sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya dan kalau ada yang memang belum maksimal dalam memberikan pelayanan, kami memohon maaf," tutur dia.