nurulamin.pro, JAKARTA — APBN 2025 menghadapi tantangan signifikan di akhir tahun ini. Pemerintah sedang melakukan akselerasi belanja, namun penerimaan pajak masih mengalami kontraksi. Akibatnya, defisit fiskal berpotensi melebar lebih dari yang sebelumnya diperkirakan.
Awalnya, pemerintah menetapkan target defisit APBN 2025 sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dalam laporan semester pertama, Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN 2025 akan meningkat menjadi 2,78% terhadap PDB. Ternyata, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa defisit fiskal bisa kembali melebar.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa otoritas fiskal sedang memantau perkembangan selama dua pekan terakhir. Meskipun tidak menutup kemungkinan defisit bisa melebihi 2,78%, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjaga defisit di bawah ambang batas 3% terhadap PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Outlook-nya kan 2,78%. Ini kita sedang lihat dua minggu terakhir. Kalaupun nanti melebar, kita akan tetap jaga di bawah 3%," ujarnya saat berbicara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ketika ditanya tentang proyeksi peningkatan defisit, Febrio meminta semua pihak bersabar. Ia hanya menekankan bahwa otoritas fiskal akan melakukan penyesuaian agar defisit tidak melebihi 3% terhadap PDB. "Lagi kita hitung. Ini lagi akhir tahun kan, kita coba kalibrasi. Teman-teman penerimaan sedang kerja," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap PDB meskipun ada tekanan besar. Dia menyebut pihaknya masih menghitung arus masuk dan keluar kas APBN menjelang penutupan 2025.
Untuk itu, Purbaya belum bisa memastikan apakah defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB kendati penerimaan pajak masih di bawah target.
"[Defisit] masih dihitung, karena angkanya bergerak terus nih. Kami tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, akan geser kan," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dari sisi penerimaan, Purbaya menyebut Kemenkeu masih bisa mengandalkan setoran penerimaan di luar pajak yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya berasal dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekitar Rp3 triliun.
"Katanya pak Jaksa Agung ngasih Rp2 triliun-Rp3 triliun tuh. Dari barang yang dirampas itu lho, [Satgas, red] PKH itu. Itu kan PNBP. Untuk saya kan yang penting uangnya cukup," jelasnya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa tekanan yang dihadapi pemerintah cukup besar terhadap keseimbangan fiskal. Namun, dia belum bisa memastikan dampaknya terhadap pelebaran defisit dari outlook 2,78% terhadap PDB. "Ini kan masih bergerak angkanya. Kelihatan sih tekanannya cukup besar, tetapi kami jaga di level yang aman," ungkapnya.
Adapun sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan negara baru terkumpul Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Sumbangsih terbesar yakni pajak, baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp532,9 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Realisasinya sudah 80,5% terhadap outlook yakni Rp662 triliun (2,78% terhadap PDB).
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar