Analisis Rocky Gerung tentang Banjir Sumatera, Prediksi Jenderal Bintang Dua Terbukti

Bencana Ekologi di Sumatera dan Tantangan Kebijakan Lingkungan

Bencana ekologi yang terjadi di wilayah Sumatera, Indonesia, telah memicu perhatian luas dari masyarakat. Masalah ini tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga mengundang kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merusak ekosistem alami.

Nama Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan periode 2009-2014, disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan Tesso Nilo di Riau. Beberapa waktu lalu, podcast Zulhas bersama Denny Sumargo menimbulkan kemarahan publik karena ia mengakui bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, ia tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemarahan ini semakin memuncak setelah berita tentang kebijakan Zulhas yang dianggap merugikan lingkungan mencuat ke permukaan. Namun, sebelum berita ini menjadi viral, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan telah memprediksi potensi bencana ekologi yang akan terjadi di Indonesia.

Peran Rocky Gerung dan Kapolda Riau dalam Isu Lingkungan

Rocky Gerung, dalam sebuah wawancara di chanel YouTube DeddySitorusOfficial, menyampaikan bahwa Kapolda Riau telah melakukan riset terkait isu lingkungan. Ia menyatakan bahwa Kapolda Riau berupaya untuk menunjukkan bahwa Riau adalah sumber segala bencana ekologi di Indonesia.

"Dia (Kapolda Riau) berupaya untuk meneliti secara sempurna tentang variabel apa saja yang memungkinkan orang punya harapan tentang Indonesia mulai dari Riau," jelas Rocky Gerung.

Selain itu, Rocky Gerung juga menyebut bahwa Kapolda Riau menciptakan konsep green policing. Konsep ini menekankan pentingnya peran polisi dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengatasi masalah kriminal.

"Polisi biasanya mengatur kriminal, tapi kali ini mereka ingin mengatur kehidupan rakyat di situ supaya betul-betul tidak merusak lingkungan," tambahnya.

Persoalan Agraria dan Distribusi Lahan

Deddy Sitorus menyoroti masalah agraria yang telah berlangsung sejak era Presiden Soeharto. Ia menyatakan bahwa pada tahun 80-an, banyak lahan diberikan kepada pejabat tinggi negara, termasuk di Riau dan Kalimantan.

"Nah ini akan menjadi bom waktu bagi Indonesia karena persoalan distribusi agraria yang tidak jelas," ujar Deddy Sitorus.

Menurutnya, pejabat yang diberikan tanah oleh Soeharto saat itu tidak hanya mengambil kayu dari hutan, tetapi juga menjual lahan tersebut kepada pengusaha asing. Hal ini menyebabkan masyarakat akhirnya membutuhkan ruang hidup yang layak, seperti di Tesso Nilo.

Penyelesaian Masalah Agraria

Deddy Sitorus menilai bahwa kondisi Tesso Nilo saat ini adalah akibat dari masalah agraria yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia menyarankan agar pemerintahan Prabowo melakukan audit terhadap semua pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Tanah Inti (HTI).

"Yang pertama, audit terhadap seluruh pemegang HGU dan HTI. Mereka dari banyak laporan, pasti mereka menguasai luasan diluar konsesi. Nah kalau itu diaudit diberi denda dipaksa membayar pajak dari tahun kapan mereka berproduksi lalu tanah yang secara ilegal mereka kuasai itu dibagikan/didistribusikan kepada rakyat," jelas Deddy.

Selain itu, ia menyarankan agar setiap 25 tahun luasan yang dikuasai pemilik HGU dikurangi. Setelah 25 tahun, 25 persen harus dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan kepada rakyat, bukan sebagai hak milik, tetapi sebagai akses bagi masyarakat.

Keadilan Agraria dan Peradaban

Rocky Gerung menekankan bahwa permasalahan ini adalah soal keadilan agraria. Ia menyatakan bahwa keadilan harus diberikan kepada semua makhluk yang memerlukan hutan atau tanah, termasuk masyarakat adat dan satwa liar.

"Penataan ini membingungkan. Apakah setelah diambil negara melalui agrinas misalnya, itu kembali ke konservasi atau sebetulnya dikembalikan ke objek pendapatan negara?" tanyanya.

Ia juga menilai bahwa penyelesaian konflik agraria harus dimulai dari penghormatan terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari peradaban.