Anggaran menipis, Fajar Shidik ingatkan penataan pembangunan Majalengka: "Harus diubah!"

Penataan Ulang Pembangunan Daerah untuk Menjawab Tantangan Fiskal dan Ketimpangan

Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka, Muh Fajar Shidik CH, menyampaikan pentingnya penataan ulang arah pembangunan daerah dalam menghadapi tantangan fiskal, ketimpangan layanan publik, dan akses pendidikan. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara diskusi minggguan bertajuk NGOPI (Ngobrol Bareng PWI) yang berlangsung di Kantor PWI Majalengka, Jumat (12/12/2025). Acara ini dipandu oleh moderator Depri Ardiansyah dan dihadiri oleh Sekretaris PWI Majalengka, Asep Trisno.

Menurut Fajar, Kabupaten Majalengka membutuhkan perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan memprioritaskan kelompok rentan agar visi Majalengka Langkung SAE tidak hanya menjadi slogan belaka.

Ruang Fiskal yang Menyempit

Fajar mengungkapkan bahwa APBD Majalengka 2025 mencapai Rp 2,9 triliun, namun hampir 50 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan strategis.

Situasi ini diperparah oleh penurunan pendapatan dari Banprov dan dana transfer pusat, yang menyebabkan pengurangan sekitar Rp 88 miliar. Hal ini membuat ruang fiskal Pemkab semakin menyempit.

"Jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat, layanan publik kita bisa terdampak," ujar Fajar.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Fajar menyoroti keterbatasan alokasi anggaran infrastruktur yang hanya sekitar Rp 150 miliar. Angka ini dinilai belum cukup untuk mengejar pemerataan pembangunan, terutama di kawasan pinggiran dan pedesaan.

Dia menegaskan perlunya pemerintah daerah menjaga keseimbangan belanja agar pembangunan fisik dan pelayanan publik tidak tersingkir oleh tekanan fiskal.

"Infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan dasar harus berada di barisan terdepan. Struktur belanja perlu dievaluasi agar pembangunan tidak stagnan," tegasnya.

Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin

Di bidang pendidikan, Fajar membeberkan hasil pemetaan yang menunjukkan bahwa keluarga dari desil 1 dan 2 masih kesulitan mengakses pendidikan SLTP dan SLTA. Banyak anak tercatat putus sekolah sejak jenjang SLTP karena jarak sekolah lanjutan terlalu jauh dan minimnya fasilitas pendukung.

"Ini alarm sosial yang tidak boleh diabaikan. Akses pendidikan harus dipastikan untuk seluruh anak, terlebih dari keluarga miskin ekstrem," katanya.

Dia menyambut baik inisiatif pendirian Sekolah Rakyat tingkat SLTP sebagai langkah awal untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil.

Komitmen Bersama untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Menutup sesi diskusi, Fajar menegaskan bahwa Majalengka perlu berani melakukan langkah korektif terhadap orientasi pembangunan daerah.

"Jika visi Majalengka Langkung SAE ingin benar-benar terwujud, penataan ulang prioritas pembangunan harus menjadi komitmen bersama," ujarnya.

Kepala Bidang Organisasi PWI Majalengka Inin Nastain mengatakan, Forum NGOPI PWI Majalengka dijadwalkan terus menghadirkan tokoh politik, pemerintahan, dan masyarakat sipil sebagai ruang dialog publik untuk memperkuat partisipasi dan gagasan bagi kemajuan daerah.

"Kita akan rutin gelar diskusi mingguan ini yang sebelumnya telah aktif, menjadi wajah utama PWI Majalengka," katanya.